TEMPO.CO, New York - Mali mulai kedodoran menghadapi para pemberontak yang kian kencang melancarkan serangan. Oleh karena itu, Presiden Mali meminta bantuan Prancis agar mengirimkan pasukannya guna mengusir pemberontak dari wilayah utara yang mereka kuasai.
Keterangan tersebut disampaikan Duta Besar Prancis untuk PBB, Gerard Araud, kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan PBB, Kamis, 10 Januari 2013.
Menurut utusan negara yang pernah menjajah sebagian wilayah Afrika ini, aksi militer perlu segera dilakukan guna melawan kelompok-kelompok bersenjata yang mengusai Kota Konna dan Mopti, kota berpenduduk 100 ribu orang.
"Serangan teroris mengancam stabilitas Mali dan tetangganya," kata Araud. "Kelangsungan pemerintah Mali dan melindungi penduduk sipil perlu dilakukan."
Araud mengatakan, Presiden Mali Dioncounda Traore mengirimkam secarik surat ke Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon, yang diteruskan ke Dewan Keamanan. Surat serupa dikirimkan pula ke Presiden Prancis Francois Hollande untuk meminta bantuan kepada negara bekas penjajah itu menghadapi pemberontak.
"Terserah otoritas negara saya untuk memutuskan soal bantuan (keamanan) itu," kata Araud. Dia melanjutkan, "Hal itu (bantuan) akan diumumkan di Prancis besok."
Araud mengatakan, resolusi Dewan Keamanan berisi seruan kepada seluruh anggota agar memberikan bantuan dalam memecahkan krisis Mali di semua aspek, termasuk masalah militer dan politik. "Dewan juga perlu memberikan dukungan kepada otoritas negara ini untuk mengakhiri ancaman teroris."
Sayap Al-Qaeda Klaim Bertanggung Jawab Atas Serangan di Hotel Mali
21 November 2015
Sayap Al-Qaeda Klaim Bertanggung Jawab Atas Serangan di Hotel Mali
Kelompok-kelompok bersenjata terus melakukan serangan di Mali meskipun telah terjadi kesepakatan perdamaian antara mantan pemberontak Tuareg di bagian utara dan kelompok bersenjata pro-pemerintah, Juni lalu.
