TEMPO.CO, Yogyakarta - Harapan banyak pemerhati politik Timur Tengah di Indonesia agar dukungan internasional mengalir untuk mengakhiri krisis di Suriah lewat penggulingan rezim antidemokrasi dinilai sulit terwujud.
Pakar politik internasional dari Fakultas Ilmu Politik dan Studi Internasional Washington College, Profesor Tahir Shad, mengatakan arah krisis politik di Suriah tak akan mudah berakhir dengan penggulingan rezim penguasa seperti sudah berlangsung di Tunisia, Mesir, dan Libya.
“Dunia internasional khawatir akan ada kekacauan seperti di Irak jika rezim saat ini dilumpuhkan,” kata dia saat berbicara di diskusi mengenai “Peran Dunia Internasional dalam Konflik Syria” di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rabu 9 Januari 2013.
Tahir mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang menahan campur tangan negara-negara seperti Amerika dan Uni Eropa untuk mendukung oposisi di Suriah. Menurut dia pertimbangan utamanya yakni Presiden Abdullah Al-Assad masih mendapat dukungan penuh dari militer. “Ini tidak terjadi di Mesir, Tunisia dan Libya. Butuh serangan militer yang lama seperti di Irak jika menghendaki Assad Tumbang,” kata dia.
Selain itu, Tahir mengatakan banyak negara Barat khawatir kekacauan yang muncul akan lebih besar jika rezim keluarga Assad tumbang. Sebab perang di Suriah makin mengarah pada konflik sektarian. Tahir menjelaskan keluarga Assad merupakan rezim yang menerima dukungan dari kaum minoritas Syiah Alawiah. Sedangkan oposisi di Syria menjadi representasi kekecewaan mayoritas Sunni yang berjumlah 70 persen dari penduduk negara tersebut. “Keluarga Assad berhasil manarik dukungan kelompok syiah dari Iran, Turki, dan sekitarnya. Sedangkan oposisi malah menerima dukungan dari banyak kelompok radikal, termasuk Al-Qaeda,” kata dia.
Tahir menilaim secara kesejarahan krisis politik, krisis di Suriah sebenarnya berpotensi untuk mendemokratisasi negara tersebut. Konflik bermula dari tindakan represif terhadap belasan pemuda yang menulis grafiti bahwa pemerintahan keluarga Assad pasti tumbang. Tindakan represif itu disambut demonstrasi besar menuntut kebebasan dan demokrasi, yang juga disikapi dengan tindakan militer keras. “Setelah itu, isu politik baru kuat mengarah ke tuntutan pergantian rezim,” ujarnya.
Pakar politik dari PSKP UGM, Mochtar Mas'oedm yang menjadi pemandu diskusi itu menilai analisis Tahir tersebut menjawab pertanyaan banyak pengamat mengenai sebab tiadanya campur tangan negara Barat dalam krisis di Suriah seperti yang terjadi di Afrika Utara. “Penjelasan Tahir membuat harapan untuk perluasan musim semi di Arab di Syria makin tipis,” ujar dia.
