TEMPO.CO, Madrid - Bermaksud mengurangi jumlah rumah yang tak terjual, pemerintah Spanyol berencana menawarkan status penduduk tetap bagi warga asing yang memberi rumah di negara itu. Tawaran ini hanya akan berlaku bagi mereka yang membeli rumah seharga lebih dari 160 ribu euro atau sekitar Rp 1,9 miliar.

Menurut Garcia-Legaz, kebijakan ini diharapkan bisa diterapkan beberapa minggu mendatang, terutama kepada para pembeli dari Cina dan Rusia. Saat ini ada lebih dari 700 ribu rumah tak terjual di Spanyol, menyusul runtuhnya pasar real estate di negara itu pada 2008.

Tapi, Perdana Menteri Mariano Rajoy mengatakan, rencana itu belum dibahas tuntas. Dia menegaskan Spanyol memang "perlu menjual rumah-rumah tersebut" untuk membangkitkan kembali industri konstruksi.

Pemerintah Spanyol mencari jalan untuk melego rumah yang tak terjual, setelah bank-bank mulai mengambil alih rumah-rumah dari para pembeli yang tak sanggup lagi membayar cicilan.

Penawaran status kependudukan oleh Spanyol ini lebih "murah" dibandingkan dengan beberapa negara lain yang juga mengalami persoalan ekonomi. Di Irlandia dan Portugis status kependudukan ditawarkan kepada warga asing yang membeli rumah seharga masing-masing lebih dari 400 ribu-500 ribu euro, (sekitar Rp 4,9 miliar dan Rp 6,1 miliar). Tawaran termurah datang dari Latvia, yakni status kependudukan tetap bagi yang membeli rumah seharga 140 ribu euro (Rp 1,7 miliar ) di Riga, ibu kota negara itu, atau rumah seharga 70 ribu euro (Rp 864 juta) di daerah pinggiran.

Spanyol dinilai masih berada dalam krisis yang menggelisahkan, dengan tingkat pengangguran mencapai sekitar 25 persen.

Meski demikian, pemerintah mengklaim negara itu telah berhasil keluar dari kekacauan finansial dan akan kembali tumbuh pada akhir 2013 hingga 2014. "Saya yakin yang terburuk telah lewat," kata Rajoy setelah bertemu Presiden Brasil Dilma Rousseff.

AP | PHILIPUS PARERA

Berita Terkait:

Puluhan Ribu Pekerja Kesehatan Spanyol Unjuk Rasa

5,8 Juta Penduduk Spanyol Kini Menganggur

Pengadilan Den Haag Bebaskan Jenderal Kroasia

Istana Inggris Tegaskan Camilla Tak Akan Jadi Ratu

Tahanan Kurdi Hentikan Mogok Makan 68 Hari