Poster mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat. REUTERS/Abed Omar Qusini
TEMPO.CO, Paris - Sebuah tim ahli medis dan forensik akan tiba di Ramallah, Tepi Barat, pada 24 November, untuk menggali makam dan meneliti kerangka jenazah mantan pemimpin PLO Yasser Arafat. Rencana penggalian itu muncul setelah janda Arafat, Suha, meminta hakim di Prancis untuk meluncurkan penyelidikan pembunuhan dalam kematian suaminya.
Ia melakukan upaya hukum setelah para ilmuwan Swiss yang menganalisis barang-barang suaminya mengatakan, Juni, bahwa mereka menemukan Polonium-210 yang mematikan dalam dosis "sangat tinggi" pada pakaiannya. Polonium-210 diketahui sebagai racun yang juga digunakan untuk membunuh mantan agen rahasia Rusia, Alexander Litvinenko.
Otoritas Palestina sekarang telah memberikan persetujuan akhir bagi penggalian itu, sehingga tes lebih lanjut dapat dilakukan. Pengacara Suha, Pierre-Olivier Sud, mengatakan kepada media Prancis bahwa Suha ingin mengetahui kebenaran dan keadilan harus ditegakkan.
"Dia dan keluarganya ingin kebenaran dan tak ada pamrih apa-apa kecuali kebenaran. Tidak terkait dengan eksploitasi ideologi atau politik," katanya.
Suha juga mengatakan kepada saluran TV Arab Al Jazeera, Juli, bahwa AS dan Israel telah menganggap suaminya sebagai "penghalang bagi perdamaian". "Saya ingin dunia mengetahui kebenaran tentang pembunuhan Yasser Arafat," katanya.
Arafat "dipenjara" oleh Israel di markasnya di Ramallah ketika ia jatuh sakit pada Oktober 2004. Dia diterbangkan ke rumah sakit militer Percy di dekat Paris, dan mengatakan kepada pembantunya sebelum ia pergi, "Insya Allah, saya akan kembali."
Tapi kurang dari satu bulan setelah tiba, ia koma dan meninggal pada 11 November 2004. Dokter yang merawatnya mengatakan pada saat itu ia meninggal karena gangguan pembekuan darah dan sama sekali tak mengatakan dia keracunan.
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
18 September 2017
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
Hamas menerima persyaratan damai yang ditawarkan kepala gerakan Fatah sekaligus Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengakhiri dua pemerintahan di Palestina.
