Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/9). AP/Achmad Ibrahim
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 September 2012. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengungkapkan dalam pertemuan tersebut Hillary juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden SBY atas peran Indonesia dalam memastikan kemajuan proses demokrasi dan reformasi di Myanmar, termasuk masalah Rohingya.
"Amerika Serikat menyampaikan apresiasi atas posisi Indonesia yang sangat terukur dan betul-betul menampilkan kepedulian berdasarkan fakta yang berkembang di lapangan," kata Marty.
Selain itu, menurut Marty, perkembangan di Suriah juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan SBY–Hillary ini. Marty mengatakan Hillary tampak intens mengikuti dari dekat sikap Indonesia yang konsisten dan menekankan perlu segera diakhirinya konflik di Suriah.
"Dalam kaitan ini, Presiden SBY menekankan pentingnya kesatuan pandangan Dewan Keamanan PBB untuk bisa memastikan dicapainya perdamaian atau diakhirinya konflik di Suriah," ujar Marty. Hillary, ucap Marty, juga menyampaikan keprihatinan bahwa situasi di Suriah bisa berkembang sedemikian rupa sehingga menciptakan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah secara umum.
Selain itu, pertemuan juga membahas masalah Iran, terutama penegasan bahwa penggunaan energi nuklir untuk maksud-maksud damai adalah sesuatu yang dihargai dan dihormati. "Namun Iran, seperti halnya negara lain juga, perlu mematuhi segala kewajibannya yang menyangkut nonproliferasi senjata nuklir," ucap Marty.
Terakhir, pertemuan juga membahas perkembangan di semenanjung Korea. Dalam kesempatan ini, menurut Marty, Hillary berkesempatan menanyakan pandangan Presiden SBY ihwal perkembangan di semenanjung Korea.
"Khususnya apresiasi dari pemerintah Amerika Serikat atas peranan Indonesia dalam mengelola masalah ini, mempertahankan keutuhan ASEAN, mendorong adanya pencapaian yang dinamakan code of conduct, dan penekanan agar masalah ini dapat dikelola dengan baik, terutama menjelang penyelenggaraan KTT ASEAN dan Asia Timur di Phnom Phen pada November 2012," kata Marty.
