TEMPO.CO , Yangon: Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 perlu direvisi. Namun ia tidak mengelaborasi hal itu lebih lanjut. Dalam undang-undang tersebut, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara meski mereka telah tinggal berpuluh tahun di Myanmar.
Adapun langkah konkret untuk warga Rohingya yang sudah dirancang oleh pemerintah Myanmar, kata Thein Sein, adalah segera membuka sekolah-sekolah untuk warga muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan dengan pendidikan yang lebih baik.
Thein Sein menjelaskan, langkah ini diperlukan karena kebanyakan warga Rohingya saat ini bersekolah di pesantren-pesantren. “Satu waktu mereka menjadi terdidik, maka mereka akan lebih dan mampu memutuskan apa yang benar dan apa yang salah,” kata Thein Sein kepada VOA kemarin.
Sebelumnya, Abu Tahay, etnis Rohingya yang mendirikan Partai Demokrasi Nasional untuk Pembangunan, mengatakan pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik kekerasan yang dialami Rohingya adalah dengan mengamendemen Undang-Undang Kewarganegaraan 1982.
Undang-undang tersebut, ujar Tahay, bertentangan dengan konstitusi tahun 1974 dan tahun 2008 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ini (Undang-Undang Kewarganegaraan 1982). Saat itu Rohingya diakui keberadaannya di Myanmar. “Ini didesain untuk merendahkan warga Rohingya,” ujarnya kepada Tempo, pada 2 Agustus lalu.
Vijay Nambiar, penasihat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, mengatakan kunjungan Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Ahmet Davutoglu ke Arakan menunjukkan ketulusan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan krisis.
“Hal ini juga menunjukkan kemauan pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menanggulangi penderitaan rakyat. Langkah positif seperti ini akan memberikan dukungan kepada proses demokrasi dan reformasi Myanmar,” ucap Nambiar kemarin.
Kunjungan Davutoglu, menurut Nambiar, juga signifikan bagi transparansi internasional. Begitu juga yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
