TEMPO.CO, Jakarta - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa untuk masalah Korea Utara, Marzuki Darusman, menyesalkan pendekatan dan kebijakan pemerintah Indonesia pada Korea Utara yang lebih menekankan kerja sama bilateral dan ekonomi. “Padahal, seharusnya Indonesia lebih memperjuangkan perlindungan HAM di negara itu,” kata Marzuki dalam sebuah diskusi mengenai nasib pengungsi Korea Utara di Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2012 lalu.
Mantan Jaksa Agung ini menilai pendekatan yang dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ini berpotensi menjadikan relasi RI-Korea Utara tumpang tindih antara misi dan tujuan akhir yang ingin dicapai. “Seharusnya penegakan dan perlindungan HAM di Korea Utara menjadi tujuan akhir. Kerja sama apa pun hanya cara saja,” katanya.
Pada diskusi itu juga diputar sebuah film dokumenter yang menampilkan kesaksian Hye Sook Kim, seorang perempuan Korea Utara berusia 53 tahun. Dalam film itu, Kim menjelaskan pengalamannya selama 28 tahun hidup di kamp tahanan politik. Dia berhasil melarikan diri ke Cina untuk kemudian tiba di Korea Selatan pada 2009 lalu.
Dalam bahasa Korea dan air mata berurai, perempuan yang kehilangan orang tua dan sanak saudaranya itu menuturkan kekejaman yang dialaminya di kamp nomor 18. Ia melarikan diri pada 2003 melalui Cina ke Korea Selatan.
Hye Sook Kim mengaku tidak tahu kenapa ia ditempatkan di kamp tahanan politik. Namun ia akhirnya tahu dari pamannya. Alasannya adalah kakeknya telah melarikan diri ke Korea Selatan. Adapun ibunya meninggal saat mereka sudah berada di kamp.
Perlakuan sangat buruk dialami seluruh tahanan politik, dari kelaparan yang parah, kondisi pekerjaan yang sangat berat (seluruh tahanan bekerja di bidang pertambangan), sampai menderita berbagai penyakit. Mereka yang membangkang dihukum mati di hadapan para tahanan lainnya. “Kamp itu seperti neraka hidup,” kata Hye Sook Kim.
