Sejumlah wanita suku Rohingya, yang bisanya tinggal di perbatasan Myanmar Bangladesh, berjalan untuk mengambil air di kamp pengungsian di Kutupalong, Bangladesh (7/3). Foto disiarkan hari ini (13/3). AP/Pavel Rahman
TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) didesak untuk membahas nasib warga Rohingya di Provinsi Ranikhe, utara Myanmar. Desakan itu datang dari Tunisia menjelang KTT, yang rencananya dihadiri para kepala negara dan pemerintahan negara Islam yang akan diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi, pada 14-15 Agustus mendatang.
Permintaan Tunisia sudah disampaikan resmi pada Jumat, 27 Juli 2012 lalu, di Jenewa, Swiss, pada komunike perwakilan tetap OKI di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Permintaan ini, menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Tunisia, mendapat dukungan dari berbagai negara Islam dan Arab, seperti Mesir, Maroko, Libya, Iran, dan Sudan.
"Tunisia menyuarakan keprihatinan mendalam atas ketegangan yang terjadi di Myanmar serta mengutuk kekerasan terhadap minoritas muslim di sana," demikian isi pernyataan tersebut.
Tunisia juga mendesak komunitas internasional untuk bertindak dan mencari solusi demi menyelesaikan kekerasan yang terus terjadi pada kaum minoritas muslim Rohingya. Walau minoritas, Tunisia yakin, etnis ini tetap memiliki hak atas keamanan, stabilitas, dan kerukunan di negaranya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya menegaskan bahwa warga etnis Rohingya mengalami tindak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terburuk di dunia. Dewan HAM PBB menyatakan, setidaknya 78 orang dilaporkan tewas sejak kerusuhan pecah pada Mei lalu. Seribu dua ratus orang dinyatakan hilang dan 80 ribu mengungsi di sekitar Kota Sittwe dan Maungdaw.
Pemerintah Presiden Thein Sein menolak mengakui warga etnis Rohingya yang dianggap sebagai imigran ilegal. Diperkirakan, 800 ribu warga Rohingya tinggal di Provinsi Rakhine, Myanmar, dan setidaknya 200 ribu lebih hidup di Bangladesh. Mereka tidak diakui kedua negara itu.
