TEMPO.CO, Jakarta- Pemerintah Republik Indonesia menyayangkan ketidakmampuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi konflik di Suriah. "Dengan ini, Dewan Keamanan PBB gagal melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada wartawan, Sabtu, 21 Juli 2012.
Ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB mempersatukan dua kubu yang berseberangan dalam penyelesaian konflik di Suriah, menurut Marty, menandakan PBB gagal memelihara perdamaian dan keamanan internasional. "Dewan Keamanan PBB gagal bersuara sebagai satu-kesatuan sehingga membuka risiko memburuknya keadaan di Suriah," ujar Marty.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, negara-negara Barat yang diwakili Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat menghendaki resolusi yang berfokus pada pemberian sanksi ke Suriah, bukan campur tangan militer. Namun, sebelum pemungutan suara, Rusia menegaskan menolak adanya campur tangan negara lain dalam bentuk apa pun.
Posisi Indonesia, menurut Marty, sudah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua hari lalu. SBY secara tegas meminta agar perdamaian diciptakan di Suriah. Caranya, harus ada upaya serius dan sungguh-sungguh dari masyarakat internasional untuk menghentikan konflik di sana.
