TEMPO.CO, Yangoon - Parlemen Myanmar mulai berani menata perekonomian dengan menyiapkan rancangan undang-undang setelah setengah abad dalam kekuasaan militer. Meski oposisi hanya menguasai separuh dari parlemen, mereka semakin berani dan vokal. Bahkan ketika pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi yang sementara belum masuk kantor akibat kelelahan setelah melawat ke Eropa.

Parlemen sedang menyiapkan Undang-Undang Antikorupsi dan Undang-Undang Investasi Asing. Myanmar menjadi negara yang penuh dengan korupsi. Dalam catatan Lembaga Transparency Internasional, Myanmar berada di posisi buncit, 180, bersama Afganistan, dari 183 negara.

Ketua Partai Demokrasi Nasional Baru Thein Nyunt, 66 tahun, mengatakan penyusunan undang-undang akan mengikuti beberapa negara maju di Asia. \"Hukum antikorupsi sudah dirancang berdasarkan pada hukum yang serupa dengan Malaysia dan Singapura,\" katanya.

Rancangan Undang-Undang Investasi membuka peluang investor asing untuk menyewa tanah hingga 30 tahun dan diperpanjang dua kali selama 15 tahun. Undang-undang ini dianggap akan mengganjal pengusaha lokal yang tidak mampu bersaing dengan investor asing.

\"Investor asing bisa menyewa tanah tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari pemilik lahan pribadi hingga 50 tahun dalam tahap awal dan ekstensi dapat dibuat untuk dua selama sepuluh tahun berturut-turut, \"kata Khin Shwe, seorang pengusaha sekaligus anggota parlemen.

Sejumlah pengusaha menemui Thura Shwe Mann, anggota parlemen yang berpengaruh. \"Kami benar-benar gelisah memikirkan aturan investasi baru untuk asing karena kita belum siap untuk bermain secara terbuka. Jadi kami berharap review parlemen dan mengubahnya,\" kata seorang pengusaha yang hadir dalam pertemuan itu.

Seorang pejabat senior dari Kementerian Keuangan dan Pendapatan mengatakan ada beberapa aturan hukum penting lainnya yang lama ditunggu-tunggu, seperti hukum pasar modal, yang sangat penting bagi munculnya saham dan surat berharga pasar.

Daiwa Securities Group dan Bursa Saham Tokyo menandatangani perjanjian dengan pemerintah pada 29 Mei dalam pembentukan bursa efek pasar modal. Daiwa mendirikan bursa efek pada tahun 1996, tetapi hanya dua perusahaan publik.

REUTERS | EKO ARI