TEMPO.CO, Beirut - Presiden Suriah Bassar al-Assad, Rabu, 6 Juni 2012, menunjuk bekas Menteri Pertanian Riyad Hijab sebagai perdana menteri untuk membentuk pemerintahan baru. Penunjukan itu, menurut siaran televisi pemerintah, terkait dengan hasil pemilihan parlemen bulan lalu.
Hijab menggantikan Adel Safar yang ditunjuk pada April tahun lalu setelah pecah demonstrasi besar-besaran di selatan untuk menuntut pengunduran diri Presiden Assad. Demonstrasi yang kini mengarah pada kekerasan dianggap sebagai tantangan paling berat sejak 12 tahun silam.
Di lain pihak, dari Damaskus, ibu kota Suriah, diperoleh kabar bahwa pemerintah Suriah setuju memberikan akses bantuan kemanusiaan PBB masuk di tengah pengusiran para diplomat asing dari Suriah.
Persetujuan ini merupakan kebijaksanaan pertama kali pemerintah Suriah terhadap para pekerja kemanusiaan, Komite Palang Merah Internasional, dengan jaminan keamanan. Mereka akan masuk ke empat kota yang dihantam pertempuran paling keras, yakni Homs, Deraa, Idlib, dan Deir Azzor.
"Tim PBB telah siap mengirimkan sejumlah pandu ke kawasan perang," kata John Ging, Direktur Koordinasi dan Unit Respon PBB untuk Kemanusiaan. "Apakah ini merupakan terobosan atau tidak, akan terlihat pada beberapa hari ke depan. Kami berharap kebijaksanaan itu bukanlah isapan jempol, tetapi benar-benar ada aksi nyata di lapangan," katanya.
Kendati telah membuka akses kemanusiaan, pemerintah Suriah juga memutuskan mengusir 17 diplomat. Di antara diplomat yang dilabeli nongrata adalah Duta Besar Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Turki. Sedangkan Kedutaan Besar Kanada, Italia, Spanyol, Beglia, Burlgaira, dan Jerman masih menyisakan beberapa staf kedutaan.
AL JAZEERA | CHOIRUD
