Presiden Argentina Cristina Fernandez berdiri di depan peta Kepulauan Falklands di Istana Pemerintahan di Buenos Aires, Argentina, Selasa (7/2). AP/Eduardo Di Baia
TEMPO.CO, Buenos Aires - Kongres Argentina, Kamis, 3 Mei 2012 memberikan persetujuan final nasionalisasi perusahaan minyak terbesar milik Spanyol, YPF.
Persetujuan ini menyusul rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Presiden Cristina Fernandez Kirchner ke Kongres pada bulan lalu. Dalam sidangnya, Majelis Rendah mengambil suara 207 lawan 32 untuk mengambil-alih kepemilikan YPF ke negara. Pekan lalu, Senat Argentina juga memberikan dukungan.
Persetujuan ini membuat Spanyol berang. Bahkan, Negeri Matador ini mengancam akan membalas kebijaksanaan pemerintah Kirchner. Menurut Spanyol, langkah Argentina akan berdampak buruk pada hubungan perdagangan kedua negara.
Presiden Kirchner merupakan seorang politikus karier yang agresif. Dalam kepemimpinannya, dia memberlakukan kebijaksanaan kontrol ekonomi yang ketat serta mencanangkan pengambilalihan perusahaan minyak YPF Repsol setelah enam bulan terpilih sebagai presiden.
Hampir seluruh warga Argentina mendukung nasionalisasi YPF. Mereka menyalahkan swastanisasi dan bentuk-bentuk pasar bebas karena hal ini dianggap sebagai biang kebangkrutan ekonomi Argentina pada 2001/2002. "Swastanisasi YPF merupakan kesalahan terburuk di era sekarang ini," kata Senator Miguel Pichetto, pendukung Fernandez.
