TEMPO.CO , KUALA LUMPUR: -- Lembaga penggiat hak asasi manusia Malaysia, Proham, mendesak pemerintah membuat komite khusus yang bekerja independen untuk menyelidiki kerusuhan saat unjuk rasa Gerakan Bersih 3.0, akhir pekan lalu.

”Komisi HAM Malaysia harus membantu penyelidikan mengenai tuduhan kebrutalan polisi terhadap jurnalis dan demonstran,” kata Proham dalam pernyataan resmi Senin 30 April 2012. Proham menegaskan, tindakan polisi yang menembakkan gas air mata justru memprovokasi demonstran yang datang dengan damai.

Kelompok ini juga meminta pemerintah tak melupakan tujuan awal unjuk rasa, yakni ketidakpuasan warga Malaysia terhadap hasil komite parlemen mengenai reformasi pemilihan umum. “Kami mendesak agar pemilihan umum diundurkan hingga reformasi pemilu dilakukan,” ujar Proham.

Perdana Menteri Najib Razak diperkirakan akan menyelenggarakan pemilu parlemen pada Juni mendatang, sebelum mandatnya berakhir pada Maret tahun depan. Kemungkinan pemilu digelar lebih cepat semakin besar pasca-kerusuhan pada demonstrasi Gerakan Bersih akhir pekan lalu.

Posisi Najib dalam jajak pendapat tahun lalu buruk akibat demonstrasi Gerakan Bersih 2.0. Namun kali ini masyarakat juga menilai oposisi bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi.

Pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, membantah tudingan telah memerintahkan pendukungnya melawan polisi di Dataran Merdeka, Sabtu lalu. Ia justru menegaskan dirinya berusaha mengajak demonstran kembali ke rumah masing-masing, setelah pidato pemimpin oposisi kelar dibacakan.

“Saya bahkan meminta Wakil Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) Azmin Ali bernegosiasi dengan polisi,” ucap Anwar dalam konferensi pers di markas besar untuk PKR.

l MALAYSIA INSIDER | THE STAR | REUTERS | SITA PLANASARI A