TEMPO.CO , Kuala Lumpur: Polisi Malaysia, dengan bantuan helikopter, telah menutup lokasi pusat unjuk rasa besar-besaran hari ini di Dataran Merdeka. Polisi ingin mencegah unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Bersih 3.0, yang menyuarakan agar pelaksanaan pemilu pada April 2013 berjalan bebas dan adil.
Penutupan area Dataran Merdeka dilakukan karena polisi khawatir puluhan ribu orang yang berada di jalan-jalan di ibu kota akan memunculkan aksi kekerasan.
Pengunjuk rasa Bersih 3.0 akan menggelar aksi duduk di lokasi pertama rakyat Malaysia mengangkat bendera nasional pada 1957 untuk menandai kemerdekaan dari Inggris.
Mereka juga akan menggelar demo di enam lokasi lainnya, yaitu Masjid India, Masjid Negara, Dataran Gajah di Brickfields, Jalan Sultan, KLCC, dan Pasar Seni.
Kepala polisi Kuala Lumpur, Deputi Komisaris Datuk Mohamad Salleh, mengatakan telah mengizinkan pertemuan Bersih 3.0 di sejumlah lokasi, kecuali di Dataran Merdeka. Jika melanggar aturan, mereka akan ditangkap. Perintah ini akan berlaku mulai dinihari ini hingga 1 Mei mendatang.
"Jika pemerintah dengan kekerasan, itu akan menunjukkan kepada dunia bagaimana negara ini dijalankan oleh pemerintahan Najib," kata anggota panitia gerakan, Wong Chin Huat.
Bersih muncul sebagai kelompok penekan pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Rajak, yang mulai menjabat pada 2009 serta berjanji melakukan reformasi politik dan ekonomi.
Parlemen Malaysia menyetujui serangkaian langkah-langkah reformasi pemilu bulan ini. Namun oposisi mengatakan langkah itu tidak mengatasi masalah utama kecurangan pemilu. Menurut mereka, langkah reformasi tersebut hanya akal-akalan dan bagian keputusan dari koalisi Barisan Nasional yang berkuasa sejak kemerdekaan.
Harian lokal mengutip penjelasan Nizar, yang juga anggota parlemen Pasir Panjang, bahwa ada pertemuan antara Najib dan perwira militer senior dari angkatan darat, laut, dan udara untuk membahas pemilihan nanti. Selama ceramah di Taman Desa Pakatan di Pengkalan, Perak, Nizar mengatakan Najib telah meminta petugas "mengakali" jika Barisan Nasional kalah dalam pemilu. Namun pihak berwenang pemerintah Malaysia membantahnya.
ASIAONE | MALAYSIA INSIDER | EKO ARI
