TEMPO.CO , Ottawa - Menteri Urusan Luar Negeri Kanada, John Baird menyatakan Kanada menangguhkan sanksi non-militer terhadap Myanmar. Kebijakan ini diambil sebagai pengakuan atas reformasi demokrasi yang diperkenalkan pemerintahan militer negara itu.
"Kami memberi sanksi untuk mendorong pemerintahan mengubah arah," kata Baird di Parlemen Hill, Selasa 24 April 2012. "Mereka telah membuat kemajuan substansial.
Perkembangan politik di negara yang juga bernama Burma ini mulai terlihat dengan kemenangan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dalam pemilihan umum pada 1 April 2012 lalu.
Kemajuan politik di Myanmar dinilai dramatis. Selama ini negara itu berada di bawah kekuasan pemerintahan junta militer yang memerintah dengan tangan besi selama puluhan tahun. Bahkan, Suu Kyi dijadikan tahanan rumah karena pro-demokrasi.
Baird telah mengunjungi Suu Kyi di Myanmar, sebulan sebelum pemilu berlangsung. Ia menemui pimpinan NLD sebagai bentuk penghrmatan terhadapnya. Selain itu, ia juga bertemu dengan para pemimpin sipil lain pada kesempatan yang sama.
Namun, keputusan Kanada mencabut sanksi itu tak mendapat tanggapan positif dari Canadian Friends of Burma. Menurut organisasi yang berperan untuk meningkatkan kesadaran pada masalah Myanmar ini, pencabutan sanksi itu tidak tepat dilakukan sekarang.
Suu Kyi dan semua anggota partainya yang terpilih menolak ikut parlemen karena tuntutan mengganti istilah "pengawal konstitusi" dalam penyampaian sumpah anggota parlemen menjadi "hormat kepada konstitusi" tidak disetujui pihak berwenang.
"Kanada salah meringankan sanksi saat ini, seharusnya menunggu beberapa saat lagi setelah melihat apa yang terjadi dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan," kata Htoo.
