TEMPO.CO, Washington - Kabar sejuk datang dari Amerika Serikat untuk Myanmar. Pemerintah Barack Obama, Rabu, 4 April 2012, menyatakan akan segera mengirimkan duta besar dan mengapus larangan perjalanan serta sanksi ekonomi bagi Myanmar menyusul pelaksanaan pemilu yang dianggap berlangsung demokratis.
Myanmar, Ahad, 1 April 2012 lalu, telah menggelar pemilu sela untuk memperebutkan 45 kursi di parlemen yang lowong. Dari hasil pemilu tersebut, partai oposisi NLD yang dipimpin peraih Noberl Perdamaian Aung San Suu Kyi menyabet 44 kursi parlemen. Pengamat Barat maupun pemerintahan Amerika Serikat menganggap pesta demokrasi tersebut sudah cukup bukti bahwa junta militer telah melaksanakan janjinya.
Sikap Amerika Serikat disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton dalam sebuah pengumuman di kantornya. Menurut dia, pemilihan umum Ahad lalu, merupakan sebuah "demonstrasi dramatik populer yang akan membawa sebuah generasi reformis baru ke dalam pemerintahan."
"Ini sebuah langkah penting di negara yang mengalami transformasi," ujarnya seraya memberikan ucapan selamat kepada pemerintah Myanmar dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, yang sekaligus terpilih sebagai anggota parlemen.
"Sementara di sana masih terbentang luas pekerjaan, saya menghargai presiden dan rekan-rekannya atas kepemimpinannya. Saya juga memberikan ucapan selamat kepada Aung San Suu Kyi yang terpilih sebagai anggota parlemen," kata Clinton.
Segera setelah itu, Amerika Serikat akan mengirimkan duta besarnya ke Myanmar. Hubungan kedua negara terputus sejak 1988 ketika junta militer memerintah secara otoriter.
Clinton mengatakan, Washinton akan mengizinkan pejabat senior Myanmar mengunjungi Amerika Serikat dan mengurangi pelarangan perdagangan. Amerika Serikat juga akan membuka kantor perwakilan untuk urusan pembangunan internasional di Myanmar.
Pada kesempatan yang sama, Clinton mengatakan bahwa sanksi terhadap rakyat dan lembaga-lembaga di Myanmar segera dicabut. Amerika Serikat sebelumnya telah menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Myanmar, termasuk sanksi ekonomi dan pelarangan kunjungan pejabat setelah junta militer membatalkan kemenangan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memenangkan pemilu 1990.
