TEMPO.CO, Manila- Pengadilan khusus perkara korupsi (Sandiganbayan) Filipina memerintahkan penangkapan bekas presiden Gloria Macapagal Arroyo dan suaminya, Jose Miguel "Mike" Arroyo. Pengadilan juga memerintahkan penangkapan pejabat lain seperti bekas Menteri Transportasi dan Komunikasi Leandro Mendoza serta mantan Ketua Komisi Pemilihan Benjamin Abalos Sr.

Seperti diberitakan Reuters, perintah penangkapan itu terkait dengan kasus suap yang terjadi saat Arroyo, 64 tahun, menjabat Presiden Filipina. Arroyo saat ini berada dalam status tahanan di rumah sakit militer karena kasus melakukan kecurangan dalam pemilihan presiden. Arroyo berkuasa sejak 2001 hingga 2010.

Dalam kasus suap, Arroyo bersama suami dan mantan stafnya didakwa menerima suap lewat pemberian kontrak proyek nasional jaringan Internet pita lebar ke perusahaan telekomunikasi Cina, ZTE, pada 2007. Ketiga terdakwa disebut menerima US$ 330 juta, padahal nilai kontrak yang sebenarnya US$ 130 juta.

Pengacara Arroyo dan ketiga terdakwa lainnya, Ferdinand Topacio, mengatakan, kliennya kaget atas keluarnya perintah penangkapan oleh Sandiganbayan.

"Kami meminta pertemuan untuk menentukan kemungkinan penyebab atas kasus ini yang membuat kami tadi kaget atas keluarnya perintah penangkapan," kata Topacio saat diwawancarai oleh satu stasiun televisi.

Kasus ini, menurut Topacio, cacat karena tanpa didahului pemberitahuan terlebih dulu. Beberapa jam setelah pengadilan mengeluarkan perintah penangkapan, Mike Arroyo mengajukan uang jaminan agar dirinya tidak ditangkap.

Mendoza juga mengajukan pembayaran uang jaminan. Sedangkan Abalos sudah ditahan dalam kasus kecurangan pemilihan presiden.

Arroyo mengaku tak bersalah atas kasus suap. Dakwaan itu dianggap cacat karena kesepakatan bisnis itu sudah dihentikan.

Namun mantan Menteri Perencanaan Ekonomi Romulo Neri memberikan kesaksian berbeda. Menurut Neri, Abalos menawarkan dirinya sejumlah uang sebagai suap agar menyetujui kontrak ZTE.

Adapun Jose de Venecia III, pihak yang kalah dalam pengajuan kontrak yang dekat dengan lingkaran dalam Arroyo, telah bersaksi bahwa suami Arroyo dijanjikan komisi US$ 70 juta.

Arroyo telah berupaya mencegah agar pejabat-pejabat top pada masa pemerintahannya tidak memberikan kesaksian soal kasus ini. Kasus ini bergulir ke pengadilan setelah pemerintahan dikendalikan oleh Presiden Filipina Benigno Aquino III.

Badan ombudsman mengusut kasus ini dan melimpahkannya ke pengadilan antisuap yang kemudian mengeluarkan perintah penangkapan. Jika Arroyo, suaminya, dan dua terdakwa lainnya terbukti bersalah, mereka dapat dijerat hukuman maksimum 10 tahun penjara.

Pengadilan terhadap kasus Arroyo dinilai untuk memenuhi janji Presiden Filipina Benigno Aquino guna memberantas endemik suap yang akan mengancam perekonomian dan investasi di Filipina.

REUTERS | BBC | AP | PHILLIPINE STAR | MARIA RITA