TEMPO.CO , Hpa-an:Pemerintah Myanmar Kamis 12 Januari 2012 kemarin menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan salah satu pemberontak utama dari etnis Karen. Delegasi menteri dari Ibu Kota Naypyidaw dan pejabat senior kelompok Uni Nasional Karen (KNU) sepakat mengakhiri perang sipil terlama dalam sejarah dunia itu, di ibu kota Negara Bagian Karen, Hpa-an.
“Presiden mengatakan kami sebagai saudara telah bertengkar selama 63 tahun. Maka, kami diutus ke sini untuk memberi apa yang diinginkan KNU,” kata Menteri Imigrasi Khin Yi sebelum gencatan senjata.
Perwakilan KNU Brigadir Jenderal Johnny menyambut gembira kesepakatan damai ini. “Kali ini kami mempercayai mereka, karena mereka tidak meminta kami menyerahkan senjata,” kata Johnny. Tapi, Johnny menambahkan, pertemuan yang baru digelar satu kali itu belum menyelesaikan banyak masalah di antara kedua pihak.
Perundingan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang mulai berkuasa Maret lalu, untuk mengakhiri isolasi internasional. Perdamaian dengan etnis-etnis yang menginginkan otonomi dan hak yang lebih besar merupakan salah satu persyaratan yang diajukan pemerintah negara Barat.
Upaya perdamaian tersebut mendapat dukungan dari pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Kepada AP, pekan lalu, Suu Kyi menegaskan, tanpa kerukunan etnis, “Myanmar akan kesulitan membangun demokrasi yang kuat.”
Sebelumnya, kesepakatan damai juga diteken pemerintah dengan Tentara Negara Shan Selatan pada Desember lalu. Tapi ketegangan masih terjadi antara pasukan pemerintah dan etnis Kachin di bagian utara Myanmar sejak Juni lalu. Puluhan ribu penduduk pun terpaksa mengungsi ke negara jiran, Thailand, untuk menghindari perang.
CHANNEL NEWS ASIA | IRRAWADDY | WASHINGTON POST | SITA PLANASARI A.
