TEMPO.CO , Jakarta:- Direktur eksekutif Institute for Defense Secyurity and Peace Studies Mufti Makarim mempertanyakan sikap Perdana Menteri Papua Nugini yang mengancam akan mengusir duta besar Indonesia hanya karena insiden pesawat. Menurutnya sikap keras seperti ini tak lazim ditunjukan untuk kejadian yang bisa diselesaikan secara diplomatik. "Saya pikir ada kejadian lain yang mungkin memicu sikap ini," ujarnya kepada Tempo, Sabtu 7 Januari 2012.
Sebelumnya, 29 Desember 2011, pesawat Perdana Menter Papua Nugini berhasil digiring keluar wilayah udara Indonesia oleh dua buah pesawat tempur F 16 TNI Angkatan Udara. Akibat kejadian ini, Perdana Menteri Papua Nugini memprotes keras. Bahkan ia mengancam akan mengusir duta besar Indonesia yang berada di sana jika pemerintah tidak memberikan penjelasan atas insiden itu.
Mufti mengaku heran dengan sikap Perdana Menteri Papua Nugini ini. Menurutnya insiden intersepsi pesawat oleh TNI AU bukanlah pertama kali ini dilakukan. Namun semua masalah selesai sampai di tingkatan diplomasi saja. "Kita berkali-kali memiliki masalah serupa dengan Australia dan Singapura, tapi tidak sampai ada ancaman seperti ini. Apalagi kalau Perdana Menteri yang langsung bicara," ujarnya.
Karena itu, ia menduga sebenarnya kejadian ini hanya sebagai pemantik dari berbagai kasus yang dialami Indonesia dengan Papua Nugini. Namun ia mengaku tak mengetahui secara persis masalahnya seperti apa. "Bisa kasus pelanggaran perbatasan, bisa masalah batas wilayah, macam-macam. Tapi saya juga belum tahu persis seperti apa kasusnya," ujar Mufti.
Namun, jika memang ini hanya terkait dengan masalah intersepsi, ia yakin pengusiran duta besar tidak akan terjadi. Menurutnya pemerintah Indonesia cukup menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sampai adanya insiden itu. "Jelaskan saja apa yang terjadi, pesawat itu masuk melalui koordinat berapa dan melakukan manuver apa, kemudian keluar di koordinat mana," ujarnya. "Saya yakin kalau hanya karena masalah ini tidak akan ada pengusiran duta besar," lanjutnya.
