TEMPO Interaktif, Islamabad -- Pakistan meminta Australia membuka akses ekspor dan penjualan uranium menyusul Australia yang telah mencabut larangan ekspor uranium ke India.
Pencabutan larangan ekspor ini diputuskan Australia setelah Partai Buruh menyetujui proposal yang diajukan Perdana Menteri Julia Gillard dengan alasan untuk memperkuat hubungan dengan Asia Selatan dan membuka pasar baru.
Pejabat Tinggi Pakistan untuk Australia, Abdul Malik Abdullah, mengatakan, jika Australia bersedia mengekspor uranium ke India, Australia juga harus menjualnya ke Pakistan.
"Jika Australia akan mengangkat larangan pada negara yang belum menandatangani NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty), diharapkan juga mereka memberlakukannya terhadap Pakistan dengan cara yang sama," kata Abdullah seperti dikutip surat kabar The Australian.
Abdullah membantah jika negaranya disebut sebagai negara yang mudah berpaling dari kesepakatan dan tidak cocok untuk menerima pasokan uranium. Meski sudah menyampaikan permohonan, pemerintah Australia belum merespons pernyataan Abdullah.
Menurut Australia, posisi Pakistan yang memiliki penduduk Muslim terbesar dan diisukan memiliki senjata nuklir menjadi pertimbangan tersendiri bagi Australia untuk mengirimkan uranium (yellowcake) ke Pakistan.
Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan, meskipun pemerintah dan parlemen Pakistan tidak secara terbuka mendukung terorisme atau ekstremisme, ada risiko dari beberapa pejabat atau mantan pejabat yang patut diwaspadai.
"Kami tidak memiliki pandangan tentang kompleksitas atau kesulitan Pakistan, tapi kami sangat percaya bahwa Australia dan seluruh dunia perlu terlibat dengan Pakistan," kata Smith.
Sebuah laporan mencatat, Smith telah menggunakan kekuasaannya di bawah Undang-Undang Pemusnah Massal untuk memblokir ekspor uranium ke Pakistan sebanyak tiga kali dalam dua tahun terakhir.
