TEMPO Interaktif, Polandia - Kelompok ekstrem kanan Polandia memperoleh izin resmi membuat logo “No Gay Sex.” Ini membuat kelompok pembela hak asasi gay Polandia kebakaran jenggot. Mereka merangsek ke gedung pengadilan mengecam kebijakan baru itu, Kamis, 24 November 2011.
Cerita bermula dari seorang hakim yang memperbolehkan National Rebirth of Poland (NOP), partai kecil di Polandia, untuk mendaftarkan logo “No Gay Sex” secara resmi pada akhir Oktober lalu. Gambar pada logo itu merepresentasikan hubungan seks yang dilakukan kaum gay dengan garis merah menyimpang.
“Beberapa simbol jelas-jelas fasis, neo-fasis, xenofobia, dan intoleransi,” kata Robert Biedron, anggota parlemen gay pertama di Polandia. Biedron adalah salah satu tokoh pembela hak asasi kaum gay yang paling menonjol. Ia menjadi anggota oposisi sayap kiri negara, yang mendesak Kementerian Kehakiman segera turun tangan. “Di masa lalu, komunitas gay sudah cukup hidup dalam ketakutan,” imbuhnya.
Hasil jajak pendapat, 90 persen populasi di negara itu menganut Katolik Roma, yang menunjukkan dua dari tiga orang Polandia menolak unjuk rasa kaum gay. NOP, partai kecil penentang kaum gay ini pernah bentrok dengan polisi pada perayaan hari kemerdekaan Polandia, 11 November lalu. Kelompok ini juga mendapat izin untuk mengadopsi simbol berbentuk salib Celtik, simbol internasional neofasisme.
DAILYMAIL | NIEKE INDRIETTA
Berita terkait
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
7 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMegawati dan BEM FH dari 4 Kampus Ajukan Amicus Curiae, Apakah Itu Sahabat Pengadilan?
15 hari lalu
Megawtai dan BEM FH dari 4 kampus ajukan sahabat pengadilan yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. Ini arti amicus curiae.
Baca SelengkapnyaAdvokat Nusantara Somasi MK, Minta Anwar Usman Mundur dari Putusan Uji Materi Batas Usia Cawapres
12 Oktober 2023
Alasan somasi yakni adanya kepentingan hubungan kekeluargaan Anwar Usman dengan Gibran dan Kaesang, sehingga diduga tidak netral dalam putusannya.
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung, Apa Tugas dan Fungsinya?
9 November 2022
Mahkamah Agung (MA) lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
Baca SelengkapnyaMengenal Pengadilan Militer, Apa Pangkat Hakim Militer?
2 September 2022
Apakah itu pengadilan militer? Apa pangkat hakim militer dan syarat berlakunya pengadilan militer? Ini jawabannya.
Baca SelengkapnyaBaharuddin Lopa Tak Sampai Sebulan sebagai Jaksa Agung Bikin Ngeri Koruptor
27 Agustus 2022
Baharuddin Lopa Jaksa Agung RI sejak 6 Juni 2001 hingga wafatnya pada 3 Juli 2001. Lelaki asal Mandar ini pendekar hukum, berantas KKN di masanya.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI: KPK Dapat Rapor Merah di Sektor Ini
24 Juli 2022
Hasil survei LSI menunjukkan masyarakat meragukan aparat KPK dalam menghadapi terpaan suap dan tekanan dari kelompok masyarakat tertentu.
Baca SelengkapnyaPresiden Tunisia Perkuat Kendalinya Terhadap Lembaga Kehakiman
13 Februari 2022
Presiden Tunisia Kais Saied memperkuat kendalinya terhadap lembaga kehakiman dengan mengeluarkan dekrit yang memungkinkannya memberhentikan hakim
Baca SelengkapnyaPresiden Tunisia Bubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi
7 Februari 2022
Presiden Tunisia Kais Saied memutuskan membubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi kemarin.
Baca SelengkapnyaKPK Harap OTT Hakim PN Surabaya Tak Hilangkan Semangat Integritas MA
21 Januari 2022
KPK melakukan operasi tangkap tangan di PN Surabaya terhadap lima orang. Sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya