TEMPO Interaktif, Nusa Dua–Seluruh negara anggota ASEAN mendukung Myanmar sebagai ketua ASEAN tahun 2014. Sebelumnya, Myanmar pernah mengundurkan diri dari keketuaan ASEAN pada 2005.

“ Sekarang waktunya sudah tepat untuk jadi ketua,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa usai Konferensi Tingkat Menteri ASEAN di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Selasa, 15 November 2011.

Myanmar mengajukan secara resmi permohonan menjadi Ketua ASEAN pada 2014 dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18 pada Mei lalu di Jakarta. Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 membawa permohonan tersebut untuk dibahas oleh semua negara anggota ASEAN.

Marty mengatakan, ada kesan kuat dari negara-negara ASEAN bahwa sudah ada kemajuan yang signifikan di Myanmar. “Tentu ini bukan akhir, masih berlangsung,” ujarnya.

Tapi dari cara pandangan beberapa negara termasuk Indonesia, prospek keketuaan Myanmar di ASEAN justru dapat memberikan motivasi bagi Myanmar untuk lebih gigih menjalankan demokrasi dan memperhatikan masalah hak asasi manusia.

Myanmar sendiri merasa permohonan ini sebagai hak dan kewajibannya sebagai anggota ASEAN. Sehingga semua negara ASEAN memberikan dukungannya. “Tapi tolong jangan dukungan ini ditafsirkan bahwa perkembangan di Myanmar sudah sempurna. Tidak. Tapi sekarang momentum ,” kata Marty.

Adapun keputusan untuk menerima atau menolak permohonan Myanmar diserahkan kepada para pemimpin negara ASEAN yang akan bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 dari tanggal 17-19 November 2011 di Nusa Dua, Bali. “Kami hanya memberikan rekomendasi ke para leader,” kata Marty.

Hari ini dijadwalkan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Myanmar Vijay Nambiar akan bertemu Marty Natalegawa . Vijay sebelumnya berkunjung ke Myanmar untuk memperhatikan situasi negara itu paska pelaksanaan pemilihan umum Myanmar Desember tahun 2010. Sedangkan Marty berkunjung ke Myanmar pada akhir Oktober lalu untuk mencermati perkembangan situasi di negara tersebut.

Myanmar merupakan negara yang baru saja mengakhiri pemerintahan militeristik dan otoriter. Negara ini disorot dunia internasional atas sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan tahanan rumah kepada pemimpin gerakan demokrasi Aung San Suu Kyi dan 13 November 2010 dibebaskan dari status tahanan rumah.

MARIA HASUGIAN