TEMPO Interaktif, RAMALAH: - Duta Besar Otoritas Nasional Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibrahim Khraishi, Rabu 2 November 2011 mengatakan pemerintah otoritas sedang mempertimbangkan untuk menjadi anggota tetap 16 organisasi dunia lainnya di bawah PBB. "Kami sedang mempelajari," kata Khraishi di Markas PBB di Jenewa, Swiss. "Kami punya preseden untuk bergabung dengan lembaga lain."
Malah Menteri Kesehatan Palestina Fathi Abu Mughli telah bergegas mencari informasi untuk bergabung dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) ke perwakilan lembaga itu di sana. Palestina mengambil langkah ini setelah putus asa dalam menggelar perundingan damai dengan Israel secara langsung yang terputus selama lebih dari setahun.
Lantaran itu, September lalu, Otoritas Palestina meminta pengakuan atas kedaulatan penuh Palestina di PBB. Pekan ini Dewan Keamanan PBB akan menggelar voting guna menolak atau memberi keanggotaan penuh terhadap Palestina di PBB. Sejak dulu, Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, mengancam akan memveto pemungutan suara itu.
Amerika Serikat dan Israel beralasan perdamaian bisa dicapai hanya melalui perundingan langsung. Juru bicara pemerintah Israel, Yigal Palmor, mengatakan strategi Palestina tersebut bisa menimbulkan kerusakan fatal pada kinerja PBB. "Mereka berupaya membajak beberapa badan dunia untuk mendorong kampanye anti-Israel," ujar Palmor.
Namun, Azzam Ahmed, salah seorang pembantu Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas, justru menyebut kunci perundingan ada di tangan Israel. "Seluruh lembaga di Palestina dibuat sibuk dengan isu-isu ini," kata Ahmed. "Kami mesti menjawab pertanyaan ini: apakah kami bagian dari Israel? Melayani keamanan Israel, pendudukan Israel?"
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon mengatakan UNESCO telah menjadi organisasi politik. Sebab, "Memberikan keanggotaan kepada sebuah negara yang tidak ada," ujarnya. Sebaliknya, "Keputusan Palestina untuk menjadi anggota UNESCO membuktikan bahwa mereka tidak menginginkan perdamaian atau negosiasi," kata dia.
Salah satu juru runding Palestina, Nabil Abu Rudainah, menampik tudingan itu. "Israel lebih memilih membangun permukiman ketimbang menciptakan perdamaian," katanya. Menurut hukum internasional, pembangunan permukiman itu ilegal, tapi Israel selalu menentangnya. Saat ini terdapat lebih dari 500 ribu orang yang tinggal di permukiman Yahudi di wilayah pendudukan.
| AP | JPOST | HUFFPOST | ANDREE PRIYANTO
