TEMPO Interaktif, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memerintahkan pembangunan dua ribu unit rumah baru untuk warga Israel di Yerusalem Timur, kawasan yang menjadi rebutan untuk menjadi ibu kota Palestina dan Israel.

Menurut Netanyahu, seperti tersebut dalam pernyataannya, Selasa, 1 November 2011, perintah itu sesuai dengan konstitusi baru, termasuk pembangunan perumahan di kawasan tersebut.

Netanyahu sangat yakin daerah itu merupakan bagian dari wilayah Israel yang berada dalam kesepakatan perjanjian perdamaian dengan Palestina. Israel selama ini membangun perumahan di daerah pendudukan milik rakyat Palestina. Hal tersebut sesungguhnya ilegal dan melanggar hukum internasional.

Dalam pernyataan itu, Netanyahu juga menyampaikan keputusannya untuk membekukan penghasilan pajak yang diperoleh kepada Otoritas Palestina. Kebijaksanaan tersebut berkaitan dengan pengakuan UNESCO yang bersedia menerima keanggotaan Palestina.

Menurut salah seorang pejabat Israel yang tak bersedia disebutkan namanya, pembangunan perumahan di kawasan pendudukan tersebut sebagai jawaban atas sikap PLO yang ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.

Dia juga mengatakan, sebanyak 1.650 unit rumah telah berdiri di Yerusalem Timur, termasuk dibangun di kawasan Efrat dan Maale Adumin. Dua kawasan ini merupakan daerah pendudukan di Tepi Barat.

Bangsa Palestina sangat keberataan atas pembangunan perumahan untuk warga Yahudi di Yerusalem Timur. Mereka meminta agar pembangunan tersebut dihentikan. Namun keberatan tersebut diabaikan Israel.

AL JAZEERA | CA