TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Thailand menghadapi masalah baru akibat banjir bandang yang menerpa kawasan tersebut sejak Juli lalu. Ketua pihak oposisi Thailand, Jurin Laksanavisith, menyatakan akan mengajukan usulan interpelasi. "Kami ingin menanyai perdana menteri tentang kinerjanya mengatasi banjir," kata Jurin.
Rencananya, 30 anggota parlemen dari pihak oposisi akan menggelar rapat interpelasi siang ini. Menurut Jurin, ada empat pertanyaan yang akan diajukan kepada Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Terutama mengenai penanganan korban dan rehabilitasi pasca-banjir. Sekitar 400 orang dipastikan tewas akibat banjir di Thailand hingga, Selasa 1 November 2011
Sejauh ini pemerintahan Yingluck dinilai terlalu lamban dalam mengatasi banjir. Bahkan keputusannya untuk membuka pintu air Klong Sam Wa setinggi satu meter, Senin lalu, untuk memenuhi tuntutan ribuan warga Bangkok, justru menuai kritik.
Juru bicara partai oposisi, Demokrat, Chavanond Intarakomalyasut, meminta pemerintah agar bertindak tegas terhadap warga. "Sebaiknya pemerintah segera menerapkan hukum bagi warga yang menghalangi penanganan banjir," ujarnya.
Keputusan Yingluck juga menimbulkan risiko baru. Menurut Deputi Gubernur Bangkok Thirachon Manomaipibul, langkah itu membuat kawasan industri Bang Chan, bagian timur Bangkok, rentan banjir. Selain itu, warga di kawasan sekitar kanal Saen Saeb, Saphan Sung, Bang Kapi, dan Bungkum terancam terendam.
Banjir pun seakan menguji kemampuan Yingluck. Sementara Senin lalu ia menegaskan banjir di Bangkok akan segera surut, faktanya kondisi tetap memburuk. Kemarin, Menteri Sains Plodprasob Surassawadee, yang juga menjabat Ketua Penanggulangan Banjir Nasional, memastikan kawasan barat Bangkok akan segera terendam. "Tak ada yang dapat menghalangi aliran air," kata Plodprasob.
| BANGKOK POST | REUTERS | THE NATION | SITA PLANASARI A.
