TEMPO Interaktif, Washington - Presiden Barack Obama Kamis lalu mengumumkan tentang pengaturan ulang pinjaman kuliah. Pemerintah Negeri Paman Sam itu meminta lulusan di setiap universitas negeri itu membayar pinjaman kuliah mereka sebesar 10 persen dari gaji.
Dua pekan lalu, Bank Sentral (The Fed) New York melaporkan bahwa jumlah pinjaman kuliah tahun lalu mencapai 100 miliar USD atau setara Rp 886 triliun. Tercatat 320 ribu mahasiswa yang ikut pinjaman kuliah dan mulai membayar pada 2009 ternyata gagal bayar di akhir tahun 2010. Jumlah ini naik 10 persen (80 ribu peminjam) ketimbang tahun lalu.
Pengubahan biaya ini awalnya direncanakan untuk 2014, tapi Obama mengubahnya menjadi mulai 2012. Pihak Gedung putih menuturkan, Obama sudah meluncurkan mekanisme pembayaran biaya kuliah "Pay as You Earn" pada Rabu lalu di Universitas Coloradi
Mekanisme "Pay As You Earn" diharapkan bisa menjadi solusi membengkaknya hutang para mahasiswa ini. Mekanisme ini akan mewajibkan setiap alumnus yang meminjam membayar 15 persen dari pendapatan tambahan dan memutihkan sisa hutang setelah 25 tahun.
Pengubahan waktu tersebut diharapkan bisa membantu 1,6 juta mahasiswa. Program Pinjaman Langsung Mahasiswa dan Program Pinjaman Pendidikan Keluarga juga akan mengalami pengubahan skema. Dua program dengan bunga pinjaman rendah ini akan mewajibkan setiap lulusan membayar utang tunggal, bukan dua seperti sebelumnya dan mereka akan mendapatkan potongan suku bungan 0,5 persen.
Penyatuan satu pembayaran utang akan mengurangi peluang gagal bayar. "Langkah ini tidak akan mengurangi aksi tegas yang kita butuhkan dari Kongres untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja, tapi ini akan membuat perbedaan," ujar Obama.
Dari 36 juta warga Amerika yang menggunakan pinjaman mahasiswa ini, hanya 450 ribu yang bisa menikmati pola mekanisme baru ini. "Kami tak bisa menunggu Kongres untuk beraksi, jadi kami akan mengambil langkah yang bisa kami ambil," ujar Direktur Komunikasi Gedung Putih Dan Pfeiffer.
Kesepakatan pinjaman mahasiswa ini memang memotong kewenangan Kongres. Ini adalah langkah ketiga Obama mengambil keputusan dengan memintas jalur demokrasi. Sebelumnya Obama juga membuat keputusan soal pembiayaan perumahan, masalah kereta api, dan pemberdayaan veteran perang.
Langkah pintas ini diambil karena mengingat susahnya melawan kebijakan Partai Republik di Kongres, terutama soal paket kebijakan penanggulangan pekerjaan. Paket kebijakan ini belum juga maju pembahasannya meski presiden sudah memberikan advokasi
