TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Kurt M. Campbell menyadari adanya sengketa dan diskusi intensif perburuhan, serta adanya perbedaan pendapat antara Freeport dan berbagai organisasi pekerja di Papua. Ia menegaskan Amerika Serikat tidak ikut ambil bagian dalam persoalan itu.

"Tapi kami berpikir diperlukan solusi adil dan menyeluruh dalam proses ke depan dan kami mendorong itu dilakukan," kata Campbell dalam keterangannya kepada Tempo, Rabu, 26 Oktober 2011.

Amerika Serikat, kata Campbell, menyadari adanya persoalan mendasar di Papua dalam kaitan prioritas pembangunan jangka panjang di daerah itu. Amerika Serikat bisa mengambil peran dalam upaya pemerintah tersebut. Namun, itu kewenangan pemerintah untuk memastikan proses rekonsiliasi nasional dapat terbangun dan terus dilanjutkan.

Tentang surat anggota kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega yang mengkritik penembakan warga sipil, Campbell mengatakan Amerika Serikat melihat persoalan Papua dalam konteks bagian dari Indonesia. Amerika tetap akan mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia.

"Kami percaya otonomi khusus Papua penting. Kami melihat perlunya dialog antara berbagai kelompok di Papua dengan pemerintah pusat. Kami percaya apabila terjadi dugaan dalam sebuah insiden, mereka harus menginvestigasi menyeluruh, dan jika ada kesalahan harus diselesaikan secara hukum," kata Campbell.

Hal itu sejakan dengan berita di www.tempointeraktif.com edisi Selasa 25 Oktober 2011, berjudul: Amerika Serikat Sesalkan Freeport Abaikan Sengketa Perburuhan. Dalam tulisan itu disebutkan Amerika Serikat menyesalkan PT Freeport Indonesia tak cukup berperan baik dalam menyelesaikan sengketa perburuhan dengan masyarakat Papua.

PURWANTO