Di New York, Diplomat Indonesia Menunggak Denda Tilang Rp 6,3 Miliar
Reporter
Editor
Minggu, 25 September 2011 09:46 WIB
Kemacetan di kota New York, Amerika Serikat. REUTERS/Lucas Jackson
TEMPO Interaktif, New York - Sejumlah diplomat di Kota New York, Amerika Serikat, tak pernah membayar denda tilang parkir. Dalam laporan terakhir yang dikutip dari Reuters dan ibtimes.com, sampai Juli tahun ini jumlah denda tilang ini mencapai 16,7 juta dolar atau lebih dari Rp 146 miliar.
Dari jumlah tersebut, diplomat Indonesia menyumbang di peringkat ketiga yang belum membayar denda tilang. Jumlah utang tersebut US$ 725.000 atau Rp 6,3 miliar (kurs Rp 8.770). Jumlah yang sangat besar itu kemungkinan bertambah pekan ini, saat para pemimpin dunia berkumpul untuk Sidang Majelis Umum PBB.
Adapun Mesir di posisi teratas dengan jumlah tunggakan US$ 1,9 juta, diikuti Nigeria sebanyak US$ 1 juta.
Anggota kongres Michael Grimm, Peter King, dan Edolphus Towns mengatakan telah membuat aturan baru soal pembayaran parkir untuk para diplomat di New York. Dalam aturan baru itu diplomat yang menolak atau tidak membayar denda akan dikenai sanksi.
"Dan terbayang berapa banyak denda yang muncul pekan ini," kata juru bicara Grimm, Carol Danko, mengenai diplomat dan pemimpin dunia yang bertemu di Markas PBB di New York seperti dikutip dari Reuters, Sabtu 24 September 2011.
Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, sebanyak 110 persen total utang parkir yang belum dibayar di New York dan Washington DC ditanggung bantuan luar negeri.
Di New York ada 289 perwakilan negara asing termasuk kantor konsulat. Mereka kebanyakan melanggar aturan lalu lintas soal keamanan berkendara dan parkir sembarangan termasuk menutupi hidran untuk pemadam kebakaran.
Anggota kongres tampaknya kesal dengan ulah diplomat itu. Bahkan ketika mengenalkan aturan baru pada Mei lalu, Michael Grim mengeluarkan pernyataan keras. "Tidak ada istilah 'kekebalan diplomatik' dari kewajiban membayar denda tilang," kata dia.
Menurut Grim, jika seseorang kena tilang di New York, yang bersangkutan harus membayarnya. "Tidak ada pengecualian. Anggaran New York cukup ketat, dan diplomat asing tak patut menerima bebas parkir dengan membebani pembayar pajak New York," tuturnya.
