TEMPO Interaktif, Bekas Presiden Afganistan Burhanuddin Rabbani dan empat anggota masyarakat lainnya tewas dalam sebuah serangan bunuh diri di kediamannya di ibu kota Kabul, Selasa, 20 September 2011.
Rabbani yang pernah menjabat sebagai Presiden Afganistan pada 1990-an, belum lama ini memimpin Dewan Perdamaian Tinggi, mendapatkan tugas khusus dari Presiden Hamid Karzai untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Taliban.
Dalam keterangannya kepada Al Jazeera, Ismail Qasimyar, salah satu wakil almarhum di Dewan Perdamaian, membenarkan bahwa Rabbani dan empat anggota Dewan lainnya tewas diserang.
Wartawan Al Jazeera Abdullah Shahood melaporkan dari Kabul, Rabbani tewas diserang saat beliau sedang mengadakan pertemuan dengan utusan Taliban di kediamannya.
"Keterangan itu saya peroleh usai berbicara dengan salah seorang anggota Dewan Perdamaian Tinggi di dekat rumah Rabbani," kata Shahood.
"Dia katakan, kejadian itu bermula dari sebuah pertemuan dengan Taliban. Pada pertemuan itu, salah seorang anggota mendekatinya dan mencoba bersalaman, selanjutnya dia menekan detonator sehingga bom yang diletakkan di dalam surbannya meledak."
Serangkaian ancaman pembunuhan terhadap Rabbani sudah berlangsung sejak 2001. Dia menjabat sebagai Presiden Afganistan sebelum negeri itu jatuh ke tangan Taliban pada 1996. Setelah dia diusir dari Kabul oleh Taliban pada 1996, dia memimpin Aliansi Utara untuk melawan Taliban hingga tumbang pada 2001.
Presiden Karzai yang sedang melakukan lawatan ke Amerika Serikat untuk mengikuti Sidang Umum PBB langsung mempersingkat kunjungannya setelah mendengar serangan mematikan terhadap pendahulunya seraya mengutuk kejadian tersebut. "Kematian Rabbani tidak akan menghalangi kami untuk melanjutkan perdamaian."
AL JAZEERA | CA
Berita terkait
Komisioner KPU Idham Holik Dilaporkan ke DKPP atas Dugaan Intimidasi Petugas KPU Daerah
21 Desember 2022
Selain Idham, Airlangga menyebut ada 9 komisioner KPU dari provinsi dan kabupaten/kota yang dilaporkan ke DKPP.
Baca SelengkapnyaAmien Rais Hampir Menangis Partai Ummat dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang
20 Desember 2022
Amien Rais menduga ada yang menginginkan agar Partai Ummat itu menjadi satu-satunya partai yang gagal lolos menjadi peserta Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPartai Ummat Klaim dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang
20 Desember 2022
Partai Ummat telah melakukan mediasi dengan Bawaslu RI setelah dinyatakan tidak lolos ke Pemilu 2024 oleh KPU RI
Baca SelengkapnyaPidato di KPU, Gerindra Soroti Pihak yang Mempertanyakan Hasil Verifikasi KPU
14 Desember 2022
Dalam agenda penetapan nomor urut parpol peserta Pemilu 2024, Gerindra memilih untuk mempertahankan nomor lamanya, yakni 2.
Baca SelengkapnyaAnggap KPU Curang dan Tak Transparan, Kader Partai Prima Gelar Aksi Hari Ini
14 Desember 2022
Nuradim menilai KPU juga bertindak tidak adil dan transparan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi II Bakal Klarifikasi ke KPU Soal Dugaan Manipulasi Hasil Verifikasi Parpol
13 Desember 2022
Komisi II DPR akan bertanya ke KPU soal dugaan intervensi verifikasi faktual ke KPU daerah untuk loloskan partai politik.
Baca SelengkapnyaKPU RI Telusuri Dugaan Intimidasi dan Kecurangan Verifikasi Faktual Tiga Parpol
13 Desember 2022
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bakal menginvestigasi dugaan intimidasi saat proses verifikasi faktual tiga partai politik oleh KPU daerah.
Baca SelengkapnyaSembilan Parpol Non Parlemen Lolos Verifikasi Faktual di Jakbar, Ada Gelora, Garuda dan PKN
13 Desember 2022
Sembilan partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU Jakarta Barat. Ada Partai Gelora, Garuda dan PKN.
Baca SelengkapnyaAmien Rais Sebut Ada Gigantic Power Ingin Singkirkan Partai Ummat dari Pemilu 2024
13 Desember 2022
Amien Rais sebut mendapatkan info A1 bahwa KPU bakal meloloskan semua partai baru dan non-parlemen di Pemilu 2024, kecuali Partai Ummat.
Baca SelengkapnyaJelang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024, JPPR Sebut Masih Ada Parpol yang Mencatut NIK
12 Desember 2022
Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 berakhir besok. JPPR sebut masih ada permasalahan.
Baca Selengkapnya