TEMPO Interaktif, London - Bekas Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang juga pimpinan utusan khusus Timur Tengah, menyatakan bahwa Palestina memiliki hak merdeka dan berdaulat penuh sebagai sebuah negara. Namun, perundingan dengan Israel tetaplah sebuah keharusan.
Penyataan tersebut disampaikan kuartet diplomat yang dipimpin Blair sehubungan dengan rencana Palestina mengajukan proposal sebagai anggota tetap dan negara merdeka kepada PBB. Proposal ini rencananya akan dibahas pada Sidang Umum Dewan Keamanan PBB, Jumat, 23 September 2011, besok.
Blair kepada wartawan Al Jazeera, Abderrahim Foukara, Ahad, 18 September 2011, mengatakan Palestina memiliki hak untuk hadir dalam Sidang Umum PBB. Namun, "Apa yang terjadi di sana, mari kita temukan keseimbangan jalan yang bisa kita mulai dari perundingan (dengan Israel)," katanya.
Dalam sebuah wawancara secara terpisah dengan televisi BBC, Blair menjelaskan, "Apa yang akan kita cari dalam beberapa hari ini adalah sebuah jalan untuk meletakkan tuntutan dan aspirasi bagi sebuah negara merdeka dan berdaulat. Namun, demi berdirinya sebuah negara, perlu ada perundingan secara langsung antardua negara."
Bekas perdana menteri ini mewakili empat utusan dari Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB bertugas ke Timur Tengah untuk menyelesaikan perselisihan dan tuntutan Palestina merdeka dari cengkraman Israel.
Tuntutan Palestina mendapatkan dukungan penuh dari Rusia, Cina, dan negara-negara Arab. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Israel menentang keinginan Palestina merdeka. Bahkan, Negara Abang Sam mengancam akan menveto keputusan Dewan Keamanan bila memutuskan Palestina merdeka. Padahal, 12 bulan silam, Presiden Barack Obama pernah menyampaikan keinginannya melihat Palestina merdeka di bawah panji-panji PBB.
Blair menolak laporan yang menyebutkan posisi kuartet alias juru runding Timur Tengah mendapatkan tekanan agar mendukung sikap Israel yang menolak kemerdekaan Palestina.
"Saya tidak dalam posisi menawar waktu seseorang. Apa yang sedang kami lakukan selama tiga tahun ini adalah untuk mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh," ujarnya kepada Al Jazeera.
AL JAZEERA | CA
Berita terkait
Joe Biden Dukung Solusi Dua Negara untuk Perdamaian Palestina-Israel
27 Januari 2021
Pemerintahan Joe Biden juga akan membuka dua kantor perwakilan diplomatik Palestina di Washington dan Yerusalem setelah ditutup Donald Trump.
Baca SelengkapnyaGara-gara Yerusalem, Palestina Tarik Dubesnya dari Amerika
1 Januari 2018
Palestina menarik Husam Zomlot, dubes untuk Amerika Serikat menyusul keputusan kontroversial Washington soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel
Baca SelengkapnyaMesir Sambut Rekonsiliasi Hamas-Fatah di Palestina
18 September 2017
Mesir sambut rekonsiliasi Hamas dan Fatah untuk membangun persatuan Palestina.
Baca SelengkapnyaHamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
18 September 2017
Hamas menerima persyaratan damai yang ditawarkan kepala gerakan Fatah sekaligus Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengakhiri dua pemerintahan di Palestina.
Baca SelengkapnyaIsrael Tembak Mati Pemuda Palestina di Tepi Barat
4 September 2017
Warga lainnya di kamp pengungsi, Aziz Arafeh, juga mengalami luka tembak di bagian lengan.
Baca SelengkapnyaIsrael Bangun Pemukiman di Palestina, PBB: Hambat Solusi 2 Negara
30 Agustus 2017
PBB mengatakan Israel bangun pemukiman di Palestina menjadi hambatan utama mencapai solusi dua negara dan proses perdamaian dengan Palestina.
Baca SelengkapnyaForum OKI, Menlu: Umat Islam Harus Bersatu Bantu Palestina
2 Agustus 2017
mengusulan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memberikan perlindungan internasional terhadap Masjid Al-Aqsa sebagai kompleks suci tiga agama.
Baca SelengkapnyaMasjid Al Aqsa, PKB Gelar Halaqoh Cari Solusi Konflik Palestina
29 Juli 2017
DPP PKB menggelar halaqoh ulama rakyat di Ponpes Al-Mizan Majalengka Jawa Barat mencari solusi konflik di Masjid Al Aqsa antara Palestina-Israel.
Baca SelengkapnyaDin Berharap RI Dorong Sidang Darurat untuk Palestina
28 Juli 2017
Din menilai pemerintah mampu mengerahkan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam dengan mengusulkan sidang darurat.
Baca SelengkapnyaPresiden Palestina Mahmoud Abbas Bekukan Hubungan dengan Israel
22 Juli 2017
Presiden Palestina Mahmoud Abbas membekukan sementara hubungan dengan Israel sebagai protes atas peraturan keamanan Masjid Al-Aqsa yang baru.
Baca Selengkapnya