TEMPO Interaktif, Jakarta - Dari 120 anggota Knesset (parlemen Israel), hanya 7 orang yang merupakan keturunan Palestina: 4 dari Partai Ta’al dan 3 dari Partai Balad, termasuk Hanin Zoabi. Meski minoritas, Zoabi sangat lantang menyuarakan hak-hak dan kepentingan warga Palestina di Israel.

Karena itu, tak mengherankan jika perempuan lajang berusia 42 tahun ini kerap mendapat cemoohan dan kecaman dari politikus sayap kanan dan ultranasionalis. Puncaknya, pada Juli tahun lalu, Komite Etik Knesset mencabut 3 hak Zoabi sebagai anggota parlemen, yakni menarik paspor diplomatiknya, menghapus hak mendapat bantuan hukum, dan melarangnya mengunjungi negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Sanksi itu lantaran ia ikut dalam misi kemanusiaan ke Jalur Gaza 2 bulan sebelumnya. Ia menumpang kapal Mavi Marmara dan menjadi saksi penyerbuan pasukan komando negara Zionis itu yang menewaskan 9 relawan.

Senin lalu, 18 Juli 2011, juga akibat partisipasinya di misi itu, Komite Etik mengeluarkan sanksi baru buat wanita kelahiran Kota Nazareth--lokasi kelahiran Yesus--itu. Zoabi tidak boleh menyuarakan pendapat dan ikut pemungutan suara di tingkat komite hingga masa jabatan Knesset berakhir tahun depan.

Semua itu tidak membuat peraih master komunikasi dan media dari Universitas Hebrew, Yerusalem, ini gentar. “Saya akan tetap bertahan sebagai anggota Knesset,” kata Zoabi yang dihubungi Faisal Assegaf dari Tempo melalui telepon selulernya hari ini, Selasa 19 Juli 2011.

Berikut petikannya.

Apa komentar Anda soal keputusan Komite Etik kemarin?
Itu merupakan keputusan politik karena partisipasi saya dalam misi kapal flotilla ke Gaza tahun lalu. Keputusan itu bisa keluar lantaran Komite Etik dihuni sebagian besar politikus sayap kanan.
Ini juga merupakan kampanye diskriminatif terhadap kami dan warga Israel keturunan Palestina yang kami wakili.

Lantas apa yang akan Anda lakukan?
Saya akan mempelajari semuanya dan akan mengajukan gugatan atas keputusan Komite Etik itu. Saya juga akan menempuh upaya di tingkat internasional.

Termasuk melapor ke Dewan Hak Asasi PBB?
Saya bakal mempertimbangkan itu.

Ini bukan diskriminasi pertama, apa Anda masih ingin bertahan sebagai anggota Knesset?
Saya akan tetap bertahan di Knesset untuk membela kepentingan orang Palestina. Jika saya mundur, sama saja saya membiarkan mereka terus melanjutkan kebijakan diskriminatif terhadap warga keturunan Palestina. Ini merupakan tantangan untuk menjalankan sistem demokrasi.
Saya ingin membuktikan bahwa Zionisme itu bertolak belakang dengan demokrasi. Israel selalu menganggap demokrasi dan kesamaan sebagai sebuah tantangan terhadap keamanan mereka.

Sampai kapan Anda akan tinggal di Israel yang bersikap diskriminatif terhadap minoritas Palestina?
Saya bertahan di sini bukan karena saya ingin mempertahankan status kewarganegaraan. Ini adalah tanah air saya dan saya tidak akan meninggalkan tanah air saya. Israel yang pendatang. Kami akan terus berjuang melawan rasisme di tanah air saya.

Jika PBB memberi pengakuan terhadap negara Palestina September mendatang, Anda akan pindah dari Israel?
Saya tidak akan pernah meninggalkan tanah air saya. Pengakuan itu hanya merupakan penyelesaian terhadap penjajahan Israel dan bukan solusi atas penindasan dan diskriminasi terhadap rakyat Palestina.