TEMPO Interaktif, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 ASEAN yang dimulai kemarin tidak lantas menghapus ketegangan antara Pemerintah Kamboja dan Thailand. Perdana Menteri Kamboja Samdech Hun Sen menyesalkan sikap Thailand yang tak kunjung menandatangani surat pernyataan menerima kerangka acuan pengiriman (term of reference) tim peninjau dari Indonesia ke perbatasan. Hun Sen juga menilai permintaan Thailand agar Kamboja menarik pasukannya lebih dulu dari perbatasan sebagai tidak rasional.
Menurut Hun Sen, justru Thailand yang seharusnya menarik mundur pasukannya sesuai dengan putusan Mahkamah Internasional di Belanda pada 15 Juni 1963. "Thailand tidak berniat menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum internasional dan cara-cara damai," ujar Hun Sen menegaskan saat berpidato pada hari pertama KTT di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 7 Mei 2011.
Atas pernyataan itu, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengaku kecewa. Sebab, keduanya sepakat menjalankan nota kesepahaman (MOU) tentang survei dan demarkasi lahan perbatasan pada 2000. Menurut Abhisit, MOU itu menyatakan tidak boleh ada tindakan apa pun, termasuk penempatan pasukan di sepanjang kawasan sengketa. "Masalah muncul ketika Kamboja mengirim tentara dan warganya di kawasan itu."
Abhisit juga membantah tudingan Thailand ingin berkonflik dengan Kamboja. Ia malah menuding Kamboja bermaksud menginternasionalkan sengketa dengan menyebut proses penyelesaian bilateral tidak bekerja. "Saya frustrasi juga," ujarnya.
Abhisit kemudian menegaskan bahwa negaranya mendukung pengiriman tim peninjau Indonesia ke perbatasan. "Syaratnya, Kamboja menarik pasukannya dari perbatasan terlebih dulu," kata Abhisit.
Konflik kedua negara terjadi setelah mereka saling mengklaim soal Kuil Preah Vihear yang berada di wilayah Thailand. Beberapa kali tentara kedua negara terlibat baku tembak. Indonesia berusaha menengahi konflik dengan mengajukan proposal kerangka acuan tim peninjau dari TNI di kedua negara, tapi Thailand belum bersedia menandatangani. Sebaliknya, Kamboja pekan lalu meminta Mahkamah Internasional menegaskan ulang siapa yang berhak atas wilayah sengketa tersebut.
Meski diwarnai perdebatan kedua negara, suasana hari pertama KTT kemarin berlangsung lancar. Dalam pidato pembukaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan ASEAN agar menjamin perdamaian dan stabilitas. "Jika terjadi konflik, ASEAN sebaiknya memfasilitasi forum diplomasi dan dialog terbuka," kata Presiden.
Presiden kemudian menyebutkan tiga prioritas utama untuk disukseskan ASEAN. Pertama, memastikan tercapainya kemajuan penting dalam membangun komunitas ASEAN. Kedua, memastikan terpeliharanya situasi kondusif agar tercapai pembangunan dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN. Ketiga, menyukseskan pembahasan visi ASEAN pasca-2015, yaitu peran komunitas ASEAN di antara komunitas global bangsa-bangsa.
MARIA RITA
