TEMPO Interaktif, Melbourne:Aksi penggeledehan dan interogasi terhadap warga muslim Indonesia di Australia kembali terjadi. Setelah rumah Fadli Basri Jaya, kini giliran rumah Taufik Ali, warga negara Indonesia, yang tinggal di Perth, Australia. Sekitar pukul pukul 5 pagi, Rabu (30/10), rumah pria berusia 47 tahun itu, digerebek sejumlah petugas polisi federal dan badan intelijen Australia, Australian Security Intelligence Organisation (ASIO). Seperti diberitakan radio ABC Australia, rumah Ali didobrak hingga pintunya rusak. Saat itu polisi yang bersenjata pistol lantas menggeledah rumah warga Indonesia yang bermukim di daerah pinggiran kota Perth itu. Perlakuan yang sama juga dialami oleh Suparta, warga Indonesia yang kini sudah menjadi warga negara Australia. Rumahnya juga digeledah dan dia diinterogasi. Tidak hanya itu, Kamis (31/10) siang, warga negara Indonesia di Melbourne juga mengalami hal yang sama. Dua warga negara Indonesia, yaitu Isah Sungkar dan Abdilah Sungkar, juga diperiksa oleh polisi dan pihak intelijen Australia. Isah dan Abdilah adalah warga negara Indonesia yang sudah mengantongi permanent resident di Australia. “Tapi mereka diperlakukan sopan dan sesuai dengan hak asasi manusia. Saat ini mereka tidak ditahan,” kata Kamapradipta Isnomo, Wakil Konsulat Jenderal di Melbourne. Sehari sebelumnya, Surlya, juga warga negara Indonesia di Melbourne, diinterogasi di rumah Nisma Nukmal, warga negara Indonesia lainnya. Semua pemeriksaan dan interogasi itu dilakukan karena mereka dicurigai sebagai anggota Jemaah Islamiyah. Tuduhan tersebut salah satunya berkaitan dengan kehadiran mereka dalam acara ceramah Abu Bakar Ba’asyir pada pertengahan 1997-an. Kiai asal Solo, Jawa Tengah itu, menurut pengakuan Fadli Basri Jaya, memang pernah ke negeri Kangguru itu. “Beliau beberapa kali datang atas undangan Komunitas Muslim Indonesia di Australia untuk berceramah agama,” kata Basri Jaya kepada Radio ABC. Terakhir, tokoh agama itu datang ke Australia dan memberi ceramah, secara resmi dan seizin pemerintah setempat, pada 1997 lalu. Kendati dibekali surat perintah, aksi penggeledahan secara kasar itu memperoleh protes keras dari kelompok warga Australia sendiri. Di antaranya muncul dari The Civil Liberties Council (Dewan Kemerdekaan Sipil). “Jelas tidak bisa dibenarkan oleh publik cara penggeledahan seperti itu,” kata O’Gorman, Presiden Civil Liberties Council kepada pers di Australia. Jaksa Agung Australia Daryl Williams menanggapi enteng aksi protes tersebut. “Kalau ada keberatan terhadap operasi tersebut, silakan melaporkan ke badan Ombudsman,” ujarnya kepada pers di Australia. Menurut dia, warga Australia mengharapkan perlindungan dari pemerintah. “Kami melakukan apa yang menjadi keinginan warga Australia,” kata dia. Aksi polisi dan badan intelijen untuk menggeledah dan menginterogasi warga Indonesia itu memang atas surat perintah dari Jaksa Agung. Sementara itu, Imran Cotan, Kuasa Usaha yang juga ad-interim Duta Besar Indonesia di Australia, mengatakan, masih melakukan penelitian soal kasus tersebut. “Jika terbukti aparat keamanan Australia melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara Indonesia, jelas kami akan melakukan protes,” ujarnya kepada Johan Budi S.P dari Tempo News Room. Kendati demikian, Imron memahami sikap dan tindakan pemerintah Australia. “Saya kira itu pemeriksaan standar di sini,” ujarnya. Komentar berbeda dilontarkan Arief Budiman. Pengamat politik yang kini bermukim di Australia itu, justru melihat tindakan pemerintah Australia sudah berlebihan. “Saya kira tidak dibenarkan oleh hukum di sini perlakuan seperti yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian dan badan intelijen Australia itu,” ujarnya. Melanggar atau tidak, perlakuan pemerintah Australia terhadap warga Indonesia mempunyai dampak yang luas. Fadli Basri Jaya misalnya, mengaku keluarganya mendapat kesulitan gara-gara peristiwa itu. “Saat ini kakak saya punya masalah dengan kartu visanya, dia sedang dibawa oleh pihak imigrasi,” kata ayah dua anak, yang bermukim di Australia sejak 1994 itu. (Johan Budi S.P-Tempo News Room)