TEMPO Interaktif, Paris - Butuh waktu berpuluh tahun untuk membawa mantan Presiden Prancis Jacques Chirac, 78 tahun, ke pengadilan atas tuduhan korupsi dana negara untuk kepentingan pribadi dan partai politiknya, Rassemblement pour la République (RPR) atau Rally for the Republic, saat ia menjabat Wali Kota Paris.
Presiden yang dijuluki si momok dan buldoser ini dijerat dua kasus korupsi. Kasus pertama, Chirac dituduh sebagai otak dari pembuatan skema pembayaran gaji fiktif 21 orang yang seolah bekerja di kantor Balai Kota Paris, padahal mereka bekerja untuk RPR pada 1995.
Untuk kasus pertama, Chirac menghadapi tuntutan penggelapan dan pelanggaran atas kepercayaan. Selain Chirac, ada sembilan terdakwa lainnya, termasuk cucu Charles de Gaulle dan bekas pemimpin serikat pekerja sayap kiri.
Kasus kedua, penuntut menjerat Chirac telah melakukan pembayaran tidak wajar terhadap tujuh pekerjaan melalui dana kantor Wali Kota Paris. Ia didakwa memiliki konflik kepentingan yang melanggar hukum.
Jika terbukti bersalah untuk kedua kasus tersebut, Chirac terancam dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan membayar ganti rugi sebesar 150 ribu euro.
Tim pengacara Chirac memilih diam menanggapi kasus ini. Begitu juga Chirac, tidak berkomentar soal persidangannya yang akan digelar pada 8 April mendatang. Melalui juru bicaranya, Benedicte Brissart, Chirac menilai pengadilan ini sebagai "cobaan".
Jean-Francois Probst, bekas pejabat tinggi di Balai Kota Paris semasa Chirac sebagai wali kota, mengatakan bahwa Chirac akan menjelaskan semua yang dia percaya sebagai kebenaran dari suara hatinya. "Tapi kasus ini tidak akan maju ke pengadilan, dia tidak akan pernah di sana selama hidupnya," kata penulis dua buku tentang Chirac itu.
Chirac akan menjadi presiden Prancis pertama yang diseret ke pengadilan sejak Marsekal Philippe Petain, pemimpin rezim kolaborasi Prancis-Nazi, yang didakwa berkhianat dan melarikan diri setelah Perang Dunia II berakhir.
Pengadilan Chirac dinilai sebagai ujian atas sikap rakyat Prancis terhadap korupsi dana partai yang mengganggu sistem politik, baik sayap kanan maupun kiri, selama beberapa dekade ini.
AP | GUARDIAN | MARIA RITA
