Pembubaran Parlemen Thailand Seusai Amendemen Konstitusi
Kamis, 23 Desember 2010 07:31 WIB
TEMPO Interaktif, Bangkok - Parlemen Thailand akan dibubarkan dan sebuah pemilihan umum digelar setelah konstitusi diamendemen. Demikian Wakil Perdana Menteri dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Thailand, Suthep Thaugsuban, kemarin di Bangkok. Amendemen undang-undang dasar harus selesai tahun depan.
Bakal digelar pemilu bila syarat-syarat yang pernah diungkapkan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva terpenuhi, misalnya semua konflik politik harus berakhir, masalah-masalah ekonomi tertangani, dan semua pihak harus menerima Undang-Undang Pemilu. “Perombakan kabinet tampaknya belum perlu saat ini,” kata Suthep.
Suthep tak khawatir soal rencana partai oposisi Puea Thai mengajukan kasus baru pembubaran Demokrat. “Pengajuan kasus yang sama jelas tidak mungkin, tapi saya tidak ingin berdebat dengan para anggota Puea Thai dan silakan mereka melakukan apa yang mereka inginkan,” ujarnya.
Sementara itu, penjabat United Front for Democracy against Dictatorship (UDD atau dikenal sebagai Kaus Merah), Thida Thavorseth, kemarin mengatakan pengacara para wakil pemimpin Kaus Merah yang ditahan telah mengajukan petisi permohonan hak jaminan ke Departemen Perlindungan Hak-hak Asasi dan Kebebasan.
Thida, istri wakil pemimpin UDD yang ditahan, Weng Tojirakarn, mengunjungi tujuh pemimpin inti kelompok antipemerintah di Penjara Remand, Bangkok, kemarin pagi. Dia bilang, mereka membahas prosedur jaminan dan setuju untuk meneken aplikasi penjaminan.
Dia mengatakan pengadilan bakal menerima dokumen-dokumen dalam waktu dua hari setelah Departemen Perlindungan Hak-hak Asasi dan Kebebasan menerima petisi tersebut.
Thida menuturkan, salah satu pemimpin UDD, Natthawut Saikua, mengatakan bakal menerima semua syarat yang ditetapkan pengadilan dan, jika pengadilan menyetujui jaminan, dia akan melihat rekonsiliasi nasional.
Tujuh pemimpin kunci Kaus Merah yang ditahan adalah Weng, Natthawut, Korkaew Pikulthong, Wiphulthalaeng Pattanaphumthai, Yoswarit Chuklom (atau Jeng Dokchik), Khwanchai Sarakham, dan Nisit Sinthuprai.
Bangkok Post | Dwi A
