TEMPO Interaktif, Jakarta - Konflik bersenjata antara kelompok-kelompok etnis dan tentara pemerintah junta militer Burma terus berlanjut. Ketegangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok etnis tersebut sudah terjadi sejak awal kemerdekaan Burma.
Kelompok-kelompok etnis ini menuntut pemerintah junta militer memenuhi Kesepakatan Panglong, yang ditandatangani pada 12 Februari 1947. Kesepakatan ini ditandatangani Jenderal Aung San, peletak dasar demokrasi di Burma, dan seluruh wakil masing-masing kelompok etnis.
Dalam kesepakatan itu, kelompok-kelompok etnis ini sepakat mendirikan negara federal. Kesepakatan ini juga menuntut negara mengakui keberagaman etnis dan agama serta kesamaan derajat dalam segala hal untuk semua kelompok etnis di Burma.
Belum sempat Kesepakatan Panglong dilaksanakan, Jenderal Aung San dibunuh. U Nu, yang mengambil alih kekuasaan pada 1948, tak melaksanakan Kesepakatan Panglong. Kekuasaan silih berganti tanpa ada penyelesaian.
Awal Desember lalu, junta militer, yang sekarang berkuasa, resmi menyatakan tidak mengakui Kesepakatan Panglong. Pemerintah junta menolak berdialog dan meminta kelompok sipil bersenjata yang ada di kelompok-kelompok etnis melakukan gencatan senjata dan menyerahkan diri.
Seorang mantan perwira menengah angkatan bersenjata Burma menuturkan, akar persoalan perang sipil berkepanjangan adalah perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok etnis dan agama minoritas, merebaknya korupsi, serta perampasan sumber daya alam.
"Saya memilih berhenti dan keluar dari kesatuan saya karena delapan tahun lebih karier saya mandek tanpa tahu sebabnya apa. Tidak ada penilaian karier. Saya sadar penyebabnya adalah saya dari etnis Katchin dan penganut Kristen," ujarnya kepada Tempo di Rangoon pada awal Desember lalu.
Enam kelompok etnis bersenjata yang selama ini aktif menuntut penghapusan diskriminasi dan pembentukan negara federal adalah Mon, Katchin (Karen), Chin, Swan, Rakhaing, dan Kayin.
Menurut aktivis tersebut, harapan ada pada Aung San Suu Kyi, pemimpin National League for Democracy (NLD), untuk mengakhiri perang sipil tersebut.
Suu Kyi saat diwawancarai Tempo di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu, menjelaskan, NLD berusaha menyodorkan kesepakatan baru yang disebut Kesepakatan Panglong II. Kesepakatan ini dideklarasikan di Kaley di perbatasan Rakhaying dan Chin pada 24 Oktober 2010.
Inti kesepakatan itu adalah proses dialog antara pemerintah dan kelompok etnis yang difasilitas NLD dan lembaga internasional untuk menemukan solusi.
Seorang teman kemarin mengabarkan berubahnya sikap pemerintah junta dengan bersedia bertemu dengan kelompok etnis Katchin dan NLD. Kabarnya, Suu Kyi akan hadir dalam pertemuan yang dilangsungkan akhir Desember mendatang itu. Sebuah langkah maju.
MARIA HASUGIAN
