TEMPO Interaktif, Rangoon-Tak mau berlama-lama menikmati masa kebebasannya, ikon demokrasi Burma, Aung San Suu Kyi, kemarin kembali menjejaki langkahnya di panggung politik. Aktivitas politik pertama yang dilakukan perempuan 65 tahun itu seusai pembebasannya pada Sabtu pekan lalu adalah mencari langkah hukum untuk memulihkan kembali status partainya, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), sebagai partai resmi di Burma.
Pengacara NLD, Nyan Win, kemarin mengatakan, untuk memulihkan status legal NLD, mereka akan mendatangi Mahkamah Agung di Naypyitaw, ibu kota baru bentukan pemerintah junta militer. NLD kehilangan status legalnya pada Mei lalu setelah menolak ikut pemilihan umum 7 November, yang merupakan pemilu pertama dalam 20 tahun terakhir.
NLD memboikot pemilu untuk memprotes undang-undang baru yang diterbitkan junta. Dalam undang-undang pemilu itu, junta mensyaratkan NLD mengeluarkan Suu Kyi dari daftar keanggotaan jika ingin ikut pemilu. Tapi NLD memilih mempertahankan Suu Kyi ketimbang ikut pemilu.
Aktivitas lain yang telah direncanakan Suu Kyi sejak masih dalam tahanan rumah adalah menemui kelompok prodemokrasi yang ikut pemilu, yang kemudian menuduh pelaksanaan pemilu penuh kecurangan dan intimidasi. Suu Kyi juga berencana membantu proses rekonsiliasi nasional. Namun, dalam sebuah wawancara dengan Biro VOA Burma, Suu Kyi mengakui dialog dengan pemerintah junta tidaklah mudah.
"Saya rasa sebagian besar masalah akan menemui penyelesaiannya. Jika kedua pihak sungguh-sungguh berkeinginan mencari solusi, kita akan menemukannya," kata dia. Menurut Suu Kyi, masalah tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. "Jadi apa yang kami lakukan adalah berusaha membujuk rezim militer bahwa rekonsiliasi nasional adalah kepentingan semua orang, termasuk mereka."
Tak hanya bagi Suu Kyi dan aliansinya, pembebasan peraih Hadiah Nobel itu juga tampaknya membuat gerakan oposisi kembali bergairah. Kendati berencana berpartisipasi dalam parlemen baru yang akan dibentuk rezim militer, kemarin pemimpin dari dua kelompok oposisi menyatakan niat mereka bekerja sama dengan Suu Kyi untuk menantang rezim militer, yang berkuasa sejak 1962.
Sebelumnya, sejumlah pemimpin oposisi digalakkan oleh aliansi politik Suu Kyi untuk memboikot pemilu. Langkah ini dilakukan karena pihak Suu Kyi percaya, jika tokoh-tokoh oposisi berpartisipasi dalam pemilu, hal itu hanya untuk melegitimasi keberlangsungan kekuasaan junta. Tapi kenyataannya beberapa tokoh menolak, termasuk Partai Pasukan Demokrasi Nasional, yang merupakan pecahan dari NLD. Mereka ikut pemilu dengan alasan setidaknya akan memberi mereka sebuah kursi dalam struktur pemerintahan yang baru. Namun kenyataannya mereka mendapat hasil terburuk dari yang mereka harapkan.
Seorang pemimpin Partai Pasukan Demokrasi Nasional, partai oposisi terbesar yang ikut pemilu, mengatakan mereka baru meraih 16 dari 1.150 kursi yang diperebutkan. Sedangkan partai pro-demokrasi lainnya, Partai Demokrat, hanya meraih 5 kursi dari sekitar 50 kursi yang diperebutkan.
WSJ | VOA | SIFY | STRAITS TIMES | SUNARIAH
