TEMPO Interaktif, Hanoi -Para pemimpin dunia diperkirakan akan melansir sebuah petisi terakhir pekan ini untuk mendorong pemilu yang bebas dan adil di Myanmar yang dikuasai junta militer. Tapi setidaknya satu negara Asia Tenggara telah menolak pemilu yang bakal digelar November mendatang itu sebagai sebuah lelucon.

Sekjen PBB Ban Ki-moon, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton dan beberapa pejabat tinggi akan bergabung dalam diskusi-diskusi tahunan para Konferensi Tingkat Tinggi para pemimpin ASEAN, yang bakal dibuka besok Kamis (28/10) di Ibukota Vietnam, Hanoi.

Myanmar sangat mengantisipasi pemilu 7 November bakal didorong sebagai gerakan maju di negeri yang menyebutnya peta jalan ke demokrasi seiring lima dekade kekuasaan militer. Tapi para pengkritik menyebut junta sudah mengambil langkah-langkah untuk memblokir transparasi dan memastikan bahwa militer tetap berkuasa dengan menekan partai oposisi utama negara dan pembatasan kampanye.

“Itu sebuah lelucon,” seru Menteri Luar Negeri Filipina Alberto Romulo di Hanoi hari ini menjelang KTT ASEAN. Tak ada jurnalis asing atau pengamat luar negeri yang dibolehkan masuk ke negeri itu untuk pemilihan umum, pertama dalam dua dekade terakhir.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa bilang ASEAN akan terus menekan Myanmar. “Tidak pernah ada kata terlalu terlambat,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela pertemuan diplomat hari ini di Hanoi.

AP | The Straits Times | dwi arjanto