TEMPO Interaktif, Nairobi -Kenya berusaha untuk memindahkan pertemuan regional tentang masa depan politik Sudan ke Ethiopia. Tetapi bukan karena berada di bawah tekanan untuk menangkap Presiden Sudan. Demikian disebutkan Menteri Luar Negeri Kenya, Rabu (27/10).
Pemimpin Sudan, Omar Hassan al Bashir, diperkirakan menghadiri pertemuan puncak Intergovermental Authority on Development IGAD) akhir pekan ini di tengah kekhawatiran bahwa sebuah referendum pada Januari tentang kemerdekaan Sudan Selatan tidak akan berlangsung pada waktunya.
KTT ini harus digelar di Kenya dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah menuntut bahwa Kenya bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan ICC terhadap Bashir, yang menghadapi tuduhan genosida selama kampanye kontra-pemberontakan di Darfur.
Menteri Luar Negeri Kenya Moses Wetangula hari ini menyatakan masuk akal untuk pertemuan mengambil tempat di markas Uni Afrika (AU) yakni di Addis Ababa. “Kami mencoba untuk melihat apakah kita bisa menggelarnya di Addis, yang merupakan markas Uni Afrika, sehingga bahwa dua lembaga IGAD dan AU itu sendiri dapat menangani isu-isu, dalam persiapan untuk referendum 9 Januari,” kata Wetangula kepada Reuters lewat telepon.
Reuters | dwi a
Pemimpin Sudan, Omar Hassan al Bashir, diperkirakan menghadiri pertemuan puncak Intergovermental Authority on Development IGAD) akhir pekan ini di tengah kekhawatiran bahwa sebuah referendum pada Januari tentang kemerdekaan Sudan Selatan tidak akan berlangsung pada waktunya.
KTT ini harus digelar di Kenya dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah menuntut bahwa Kenya bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan ICC terhadap Bashir, yang menghadapi tuduhan genosida selama kampanye kontra-pemberontakan di Darfur.
Menteri Luar Negeri Kenya Moses Wetangula hari ini menyatakan masuk akal untuk pertemuan mengambil tempat di markas Uni Afrika (AU) yakni di Addis Ababa. “Kami mencoba untuk melihat apakah kita bisa menggelarnya di Addis, yang merupakan markas Uni Afrika, sehingga bahwa dua lembaga IGAD dan AU itu sendiri dapat menangani isu-isu, dalam persiapan untuk referendum 9 Januari,” kata Wetangula kepada Reuters lewat telepon.
Reuters | dwi a
