TEMPO Interaktif, Yerusalem - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah sedang mempertaruhkan jabatannya lantaran tetap melanjutkan perundingan dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Rida Abbas. Padahal, kedua pemimpin itu sama-sama menyadari permukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dapat menggagalkan usaha yang sedang berlangsung.
Tenggat pembekuan selama 10 bulan pembangunan rumah-rumah warga negara Zionis itu bakal berakhir 26 September. Abbas mengancam akan mundur dari pembicaraan damai jika moratorium itu tidak dilanjutkan. Sebaliknya, anggota koalisi Netanyahu dari partai-partai konservatif, seperti Yisrael Beitenu dan Shas, bakal keluar dari pemerintahan sehingga kabinet bubar.
Ketua Dewan Yesha Danny Dayan bersumpah akan menentang Netanyahu jika moratorium pembekuan diperpanjang. Organisasi ini memayungi sekitar 300 ribu pemukim Yahudi di Tepi Barat. Gerson Mesika, yang memimpin pemukim di utara Tepi Barat, juga bersiap mengumumkan perang terhadap perdana menteri dari Partai Likud itu. "Kami akan melakukan segalanya untuk menumbangkan perdana menteri," ia menegaskan.
Setelah pertemuan kedua di Sharm el-Sheikh, sebuah kawasan wisata di tepi Laut Merah, Mesir, Abbas dan Netanyahu melanjutkan dialog kemarin di kediaman resmi Netanyahu di Yerusalem. Putaran perundingan ini dimulai awal September lalu setelah mandek satu setengah tahun.
Utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, George Mitchell, mengulangi posisi Presiden Barack Hussein Obama bahwa Israel harus menghentikan proyek permukiman di Tepi Barat. Namun secara tertutup, sejumlah pejabat Amerika membujuk Abbas agar terus berunding meski Netanyahu tidak melanjutkan pembekuan.
Seorang juru bicara Netanyahu mengungkapkan, moratorium permukiman memang dibahas. "Dalam pembicaraan hari ini (Selasa lalu) ada pembahasan mengenai isu-isu utama, termasuk soal pembekuan (permukiman)," kata pejabat yang menolak disebutkan identitasnya ini.
Dalam pertemuan lebih dari 100 menit di Sharm el-Sheikh pada Selasa lalu itu, Abbas dan Netanyahu berbeda pendapat soal isu utama yang perlu dibahas lebih dulu. Abbas menuntut batas negara Palestina nantinya ditetapkan lebih dulu. Ini mencakup seluruh Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Otomatis, seluruh permukiman Yahudi di sana harus dirobohkan.
Sejatinya, pembangunan permukiman di wilayah yang dikuasai Israel sejak Perang Enam Hari 1967 itu melanggar hukum internasional. Sedangkan Netanyahu ingin jaminan keamanan dan pengakuan bahwa Israel adalah negara Yahudi menjadi bahasan pertama.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton menyatakan optimistis dialog akan terus berjalan. "Mereka mulai membahas isu-isu utama yang hanya dapat diselesaikan melalui perundingan tatap muka," ujarnya.
Semoga saja keyakinan Hillary Clinton dan Mitchell terwujud. Kalau tidak, kita perlu menunggu Obama terpilih lagi untuk periode kedua sehingga upaya-upaya serius untuk menyelesaikan persoalan Palestina kembali bergulir.
Haaretz/Reuters/WSJ/Faisal Assegaf
