TEMPO Interaktif, Paris - Unjuk rasa besar-besaran pada Sabtu lalu berlangsung di seantero Prancis. Sekitar 77 ribu pengunjuk rasa di 140 kota menentang kebijakan deportasi terhadap kaum gipsi dari tanah mode dunia itu.
Namun, menurut Liga Hak Asasi, jumlah peserta demonstrasi mencapai 100 ribu orang, termasuk di Ibu Kota Paris, Marseille, Lyon, Lille, dan Tolouse. Sekitar 12 ribu orang di Paris meneriakkan slogan "negara rasisme". Mereka mengibarkan bendera negara dan membawa sejumlah spanduk, antara lain bertulisan "Tidak untuk pengusiran, tidak untuk negara rasisme".
Salah satu demonstran, Jeannine Otte, mengenakan spanduk berisi pasal pertama Konstitusi Prancis, yakni Prancis memastikan persamaan di muka hukum bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang mereka. "Presiden (Nicolas Sarkozy) telah melanggar pasal ini dengan mengatakan tidak semua orang Prancis harus dihukum sama untuk kejahatan serupa," kata Otte.
Sejak Juli lalu, Sarkozy menerapkan aturan ketat bagi imigran setelah dua kerusuhan melanda bagian tenggara dan tengah negara itu. Hampir 1.000 kaum gipsi sudah dideportasi ke Bulgaria dan Rumania sebagai bagian dari pemusnahan 212 kamp ilegal di Prancis.
Kebijakan ini memicu keprihatinan dari Komisi Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Suad Djuhara, perempuan berdarah Aljazair, pemerintah selalu menghubungkan imigran dengan kejahatan, meski ada yang bekerja dan berpendidikan. "Kami merasa sangat Prancis. Mereka tidak menyukai kami dan, bagi mereka, kami tidak akan pernah menjadi orang Prancis," ujarnya.
LA Times | Xinhua | Faisal Assegaf
