TEMPO Interaktif, Yerusalem - Perdana Menteri Israel Bejamin Netanyahu menegaskan tidak akan mengizinkan komisi investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kasus Mavi Marmara memeriksa tentaranya.
Seorang sumber mengungkapkan itu menjadi syarat utama yang diajukan negara Zionis itu untuk bekerja sama dengan panel PBB. Israel sendiri sudah membuat penyelidikan sendiri yang menyimpulkan terjadi kesalahan dalam perintah dan perencanaan tidak matang sehingga tidak mengantisipasi bentrokan yang bakal terjadi.
Penyerbuan pasukan komando angkatan laut Israel ke atas kapal Mavi Marmara akhir Mei lalu menewaskan sembilan relawan, delapan dari Turki dan satu warga Amerika Serikat.
Namun Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon membantah pihaknya telah menerima syarat itu. “Tidak ada kesepakatan semacam itu,” katanya saat ditanya para wartawan.
Setelah lama tenggelam oleh berita Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan sengkarut Timur Tengah, kisruh Palestina-Israel kini kembali menjadi pusat perhatian dunia. Setiap hari sejak 14 Juli, warga Palestina di Yerusalem Timur dan Tepi Barat berdemonstrasi menentang pemasangan detektor logam di pintu-pintu masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa (Al-Haram Al-Syarif). Palestina memandangnya sebagai upaya Israel untuk mengontrol tempat suci tersebut.