TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintahan Timor Leste yang dipimpin Perdana Menteri Mari Alkatiri digoyang aksi unjuk rasa selama dua hari terakhir. Ribuan pendemo, terdiri dari mahasiswa dan pengacara praktek, sejak pukul 09.00 waktu Dili, Selasa (6/8), memenuhi halaman kantor Perdana Menteri dan Parlemen Nasional Timor Leste di Dili. Para pengunjuk rasa menuntut reformasi dalam tubuh kabinet Alkatiri, penurunan pajak, penurunan biaya sekolah serta kuliah, serta tak ikut campurnya Alkatiri dalam legalitas hukum. Dalam soal reformasi kabinet, demonstran terus meneriakan yel-yel meminta Alkatiri mengganti Menteri Keuangan Maria Boavida yang dinilai tidak mampu mengelola keuangan negara. Salah seorang mahasiswa Fisipol Universitas Nasional Timor Lorosae, Januario Cabral, mengatakan bahwa Kabinet Alkatiri terdiri dari para menteri yang selama ini bermukim di luar Timor Leste. "Mereka datang dan berkuasa serta membawa gaya kepemimpinan sosialis untuk diterapkan di Timor Leste," katanya. Karena itu, menurut Januario, tidak mengherankan jika kini sistem kepemimpinan di Timor Leste sudah menjurus ke arah diktator. Selain itu, isu KKN juga telah menjalar ke dalam tubuh pemerintah. "Buktinya, Perdana Menteri telah melantik kakak kandungnya untuk menduduki posisi Duta Besar Timor Leste untuk Kerajaan Malaysia," jelas Januario. Sementara itu, puluhan pengacara praktek juga meminta adanya legalitas keputusan hukum di negara baru itu. Menurut Benevides Coreia Barros, salah seorang pengacara dari LIBERTA Consultant and Advocation, intervensi pemerintah terhadap keputusan Pengadilan Distrik Dili sangat tidak masuk akal. "Bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri bisa membantah dan mementahkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan. Ini sudah sungguh melanggar prinsip hukum. Jika terus dilakukan, nasib lembaga peradilan di negara ini sungguh tidak berguna sama sekali," tutur alumni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah, itu. (Alexandre Assis – Tempo News Room)