TEMPO Interaktif, Tokyo -Seorang pengacara mantan perdana menteri Thailand yang eksil Thaksin Shinawatra, mengkritik proses rekonsiliasi Bangkok sebagai “palsu”. Dia juga mendesak sebuah penyelidikan independen atas jatuhnya korban dalam protes panjang Kaus Merah.
“Adalah muskil rekonsiliasi dengan lawan-lawan politik yang memeranjakan Anda berdasar pemberlakuan darurat, menggunakan hukum darurat yang bertentangan dengan undang-undang,” kata pengacara itu Robert Amsterdam, semalam. “Pemerintah Thailand menggunakan semua untuk melarang akses mereka untuk pendanaan, melarang mereka bepergian, melarang mereka bebas bicara, sehingga, jika Anda memaafkan saya, rekonsiliasi abal-abal dapat berjalan.”
Amsterdam, salah satu dari tujuk pengacara yang mewakili Thaksin, dari Tokyo menyerukan rekonsiliasi lewat sebuah pengadilan internasional dan “suatu revolusi mendesak pemilu”.
Reli demonstrasi Kaus Merah dipatahkan pada 19 Mei dalam suatu operasi pembrangusan atas kamp mereka di jantung Bangkok. Rangkaian bentrok berdarah dan operasi final militer telah menimbulkan korban tewas 90 orang dan hampir 1900 orang terluka.
Channelnewsasia/dwi a
“Adalah muskil rekonsiliasi dengan lawan-lawan politik yang memeranjakan Anda berdasar pemberlakuan darurat, menggunakan hukum darurat yang bertentangan dengan undang-undang,” kata pengacara itu Robert Amsterdam, semalam. “Pemerintah Thailand menggunakan semua untuk melarang akses mereka untuk pendanaan, melarang mereka bepergian, melarang mereka bebas bicara, sehingga, jika Anda memaafkan saya, rekonsiliasi abal-abal dapat berjalan.”
Amsterdam, salah satu dari tujuk pengacara yang mewakili Thaksin, dari Tokyo menyerukan rekonsiliasi lewat sebuah pengadilan internasional dan “suatu revolusi mendesak pemilu”.
Reli demonstrasi Kaus Merah dipatahkan pada 19 Mei dalam suatu operasi pembrangusan atas kamp mereka di jantung Bangkok. Rangkaian bentrok berdarah dan operasi final militer telah menimbulkan korban tewas 90 orang dan hampir 1900 orang terluka.
Channelnewsasia/dwi a
