Biayai Pacar, Menteri Keuangan Inggris Mundur  

Reporter

Editor

Minggu, 30 Mei 2010 16:23 WIB

AP Photo/Andrew Winning-pa
TEMPO Interaktif, London -Menteri Keuangan dari pemerintahan koalisi baru Inggris, David Laws, mengundurkan diri kemarin setelah mengakui penggunaan penerimaan pajak sekitar 10 ribu poundsterling untuk membayar sewa apartemen bagi pasangan hidupnya.

Laws mengatakan ia akan mengundurkan diri secepatnya dari jabatan yang baru diemban kurang dari sebulan. Danny Alexander dari partai Liberal Demokrat akan menggantikan posisi yang ditinggalkan Laws.

Pengunduran ini merupakan kemunduran dari pemerintahan koalisi Perdana Menteri David Cameron yang berjanji akan menindak keras penyalahgunaan penggunaan anggaran. Ratusan pembuat undang-undang pada pemerintahan sebelumnya menggunakan pajak rakyat untuk membiayai rumah kedua yang mewah hingga pupuk kandang dari kuda dan penangkap tikus. Lima orang terbukti bersalah atas tuduhan pemalsuan pembukuan, dan lainnya dipaksa untuk mengundurkan diri atau tak bekerja lagi.

Laws yang bertugas mengimplementasikan rencana pengurangan defisit di pemerintahan baru meminta maaf dan akan segera mengganti uang yang telah digunakannya. Menurut harian Daily Telegraph jumlahnya mencapai 40 ribu pounds. Parlemen Inggris telah melarang pejabat untuk tak membayar sewa akomodasi pasangan, anggota keluarga atau "partner" sejak 2006.

Laws mengklaim tagihan lebih dari 950 pounds per bulan di periode 2004-2007 untuk sewa properti dengan dua kamar yang dimiliki rekannya, James Lundie. Jumat lalu dia menjelaskan motivasinya, yaitu untuk menjaga privasi dirinya dan Lundie, serta merahasiakan orientasi seksualnya tanpa bermaksud mengambil keuntungan.

"Saya tak tahu bagaimana harus menjalankan tugas penting pada anggaran dan belanja, sementara saya harus berurusan dengan implikasi pribadi dan publik dari masalah yang baru terungkap ini," ujar Laws saat menyampaikan pernyataannya di kantor Keuangan.

Perdana Menteri Cameron memuji langkah Laws sebagai langkah pria baik dan terhormat dan menyatakan bahwa dirinya akan membuat perbedaan nyata di kantor Keuangan dalam waktu dekat.

AP | RIEKA RAHADIANA

Berita terkait

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

12 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

9 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

Tiap 9 Desember masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Begini asal mula dicetuskan PBB.

Baca Selengkapnya