TEMPO Interaktif, Bangkok -Kabinet Thailand mengadakan sidang darurat pagi ini setelah muncul sebuah peringatan bahwa kebuntuan yang telah lama berjalan antara massa Kaus Merah pendukung mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dan pemerintah dapat memburuk menjadi perang sipil.
Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengatakan dalam pidato televisi mingguan bahwa pertemuan di sebuah pangkalan militer itu fokus pada aturan keterlibatan aparat keamanan dalam mengatasi aksi unjuk rasa. Tapi ia berusaha meyakinkan publik bahwa pertemuan itu dimaksudkan untuk meredakan krisis.
"Saya sudah memutuskan apa langkah yang harus diambil, tapi saya harus memastikan langkah itu akan berhasil dan memiliki efek negatif terkecil," kata Abhisit. "Saya harus memastikan bahwa langkah itu akan menjadi solusi yang berkelanjutan."
Abhisit tak menjelaskan apakah langkah itu berkaitan dengan tindakan militer terhadap demonstran. Yang jelas, kata Abhisit, "Setelah saya melakukan semua langkah itu, saya akan mengumumkan sebuah keputusan tentang pembubaran parlemen."
Demonstrasi Kaus Merah telah berlangsung lebih dari sebulan dan telah menewaskan 27 orang dan melukai hampir 1.000 orang. Ini demonstrasi terburuk Thailand selama dua dasawarsa terakhir.
Di tengah ketegangan yang mendidih, International Crisis Group (ICG) mengatakan Thailand harus mempertimbangkan mediasi dari negara-negara lain untuk menghindari kekerasan lebih lanjut. Tawaran mediasi ini telah ditolak Abhisit.
"Sistem politik Thailand telah runtuh dan tampak tidak mampu menarik kembali dari konflik politik yang kian meluas," kata ICG dalam laporan yang dirilis Jumat. ICG memperingatkan, "Konflik yang kian memburuk itu bisa menyulut perang saudara."
ICG mengusulkan pemerintah membentuk komite negosiasi netral dengan bantuan dari tokoh-tokoh internasional seperti Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, pemenang Nobel yang belum lama ini bertemu Abhisit di Bangkok.
"Banyaknya negara yang bingung dan bertanya mengapa ada perundingan. Saya telah berbicara dengan Perdana Menteri Timor dan saya mendengarkan nasihatnya bahwa kita perlu dua cara untuk memecahkan masalah," kata Abhisit dalam pidato televisinya.
"Yang pertama adalah bahwa pemerintah harus menghentikan siapa pun yang bertindak melawan hukum. Yang kedua adalah pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan rakyat," ujar Abhisit.
Menurut Human Rights Watch yang bermarkas di New York, sekitar 70 bom dan serangan granat telah meledak di Bangkok dalam sebulan unjuk rasa itu. Perekonomian Thailand pun mandek dan sebagian besar hotel lumpuh.
Bangkok Post | YR
Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengatakan dalam pidato televisi mingguan bahwa pertemuan di sebuah pangkalan militer itu fokus pada aturan keterlibatan aparat keamanan dalam mengatasi aksi unjuk rasa. Tapi ia berusaha meyakinkan publik bahwa pertemuan itu dimaksudkan untuk meredakan krisis.
"Saya sudah memutuskan apa langkah yang harus diambil, tapi saya harus memastikan langkah itu akan berhasil dan memiliki efek negatif terkecil," kata Abhisit. "Saya harus memastikan bahwa langkah itu akan menjadi solusi yang berkelanjutan."
Abhisit tak menjelaskan apakah langkah itu berkaitan dengan tindakan militer terhadap demonstran. Yang jelas, kata Abhisit, "Setelah saya melakukan semua langkah itu, saya akan mengumumkan sebuah keputusan tentang pembubaran parlemen."
Demonstrasi Kaus Merah telah berlangsung lebih dari sebulan dan telah menewaskan 27 orang dan melukai hampir 1.000 orang. Ini demonstrasi terburuk Thailand selama dua dasawarsa terakhir.
Di tengah ketegangan yang mendidih, International Crisis Group (ICG) mengatakan Thailand harus mempertimbangkan mediasi dari negara-negara lain untuk menghindari kekerasan lebih lanjut. Tawaran mediasi ini telah ditolak Abhisit.
"Sistem politik Thailand telah runtuh dan tampak tidak mampu menarik kembali dari konflik politik yang kian meluas," kata ICG dalam laporan yang dirilis Jumat. ICG memperingatkan, "Konflik yang kian memburuk itu bisa menyulut perang saudara."
ICG mengusulkan pemerintah membentuk komite negosiasi netral dengan bantuan dari tokoh-tokoh internasional seperti Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, pemenang Nobel yang belum lama ini bertemu Abhisit di Bangkok.
"Banyaknya negara yang bingung dan bertanya mengapa ada perundingan. Saya telah berbicara dengan Perdana Menteri Timor dan saya mendengarkan nasihatnya bahwa kita perlu dua cara untuk memecahkan masalah," kata Abhisit dalam pidato televisinya.
"Yang pertama adalah bahwa pemerintah harus menghentikan siapa pun yang bertindak melawan hukum. Yang kedua adalah pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan rakyat," ujar Abhisit.
Menurut Human Rights Watch yang bermarkas di New York, sekitar 70 bom dan serangan granat telah meledak di Bangkok dalam sebulan unjuk rasa itu. Perekonomian Thailand pun mandek dan sebagian besar hotel lumpuh.
Bangkok Post | YR
