TEMPO Interaktif, Naypydaw -Pemimpin junta militer Burma, Jenderal Senior Than Shwe, memperingatkan negara-negara Barat untuk tidak menciptakan perpecahan menjelang pemilihan umum di negara itu. Ia mengingatkan, tindakan seperti itu akan mengakibatkan kekacauan dan mengganggu proses menuju demokrasi.
Pernyataan itu ia sampaikan saat berpidato di hadapan 13 ribu tentara Burma dalam parade Hari Angkatan Bersenjata di Naypyidaw, Sabtu pekan lalu. Pidato itu disiarkan secara langsung ke seantero negeri. Beberapa wartawan asing juga diundang pada kesempatan itu, sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh mereka.
Shwe menegaskan, pemerintahnyalah yang berhak memantau pelaksanaan pemilu itu. Karena itu, ia menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk tidak bergantung pada kekuatan asing. "Selama transisi menuju sebuah sistem yang tidak dikenal, negara-negara berpengalaman biasanya ikut campur dan mencari untung bagi kepentingan mereka," katanya.
Negara-negara Barat yang disponsori Amerika Serikat memang mengisolasi Burma. Mereka sudah beberapa kali menerapkan sanksi lantaran junta militer dianggap melanggar hak asasi dan tidak demokratis. Burma juga dituntut membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk ikon Aung San Suu Kyi.
Namun sejauh ini Shwe belum mengumumkan kapan pesta demokrasi itu diselenggarakan. Jika jadi dilangsungkan, itu bakal menjadi pemilu kedua sejak kediktatoran militer berkuasa di negara itu hampir setengah abad. Pada pemilu 1990, Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD), menang. Namun junta menolak hasil tersebut dan memenjarakan perempuan peraih Nobel Perdamaian itu.
Shew juga mengancam agar partai-partai peserta pemilu tidak berbuat curang. "Praktek tidak tepat dari demokrasi sering mengarah pada fenomena anarki," ujarnya.
AP | Reuters | Faisal Assegaf
Pernyataan itu ia sampaikan saat berpidato di hadapan 13 ribu tentara Burma dalam parade Hari Angkatan Bersenjata di Naypyidaw, Sabtu pekan lalu. Pidato itu disiarkan secara langsung ke seantero negeri. Beberapa wartawan asing juga diundang pada kesempatan itu, sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh mereka.
Shwe menegaskan, pemerintahnyalah yang berhak memantau pelaksanaan pemilu itu. Karena itu, ia menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk tidak bergantung pada kekuatan asing. "Selama transisi menuju sebuah sistem yang tidak dikenal, negara-negara berpengalaman biasanya ikut campur dan mencari untung bagi kepentingan mereka," katanya.
Negara-negara Barat yang disponsori Amerika Serikat memang mengisolasi Burma. Mereka sudah beberapa kali menerapkan sanksi lantaran junta militer dianggap melanggar hak asasi dan tidak demokratis. Burma juga dituntut membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk ikon Aung San Suu Kyi.
Namun sejauh ini Shwe belum mengumumkan kapan pesta demokrasi itu diselenggarakan. Jika jadi dilangsungkan, itu bakal menjadi pemilu kedua sejak kediktatoran militer berkuasa di negara itu hampir setengah abad. Pada pemilu 1990, Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD), menang. Namun junta menolak hasil tersebut dan memenjarakan perempuan peraih Nobel Perdamaian itu.
Shew juga mengancam agar partai-partai peserta pemilu tidak berbuat curang. "Praktek tidak tepat dari demokrasi sering mengarah pada fenomena anarki," ujarnya.
AP | Reuters | Faisal Assegaf
