Perdana Menteri Malaysia Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak. TEMPO/Zulkarnain
TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak besok akan mengumumkan kebijakan ekonomi baru yang tidak diskriminatif. Sejak negara itu merdeka lebih dari setengah abad lalu, rezim berkuasa selalu mementingkan kaum Melayu yang mayoritas.
Kebijakan baru itu nantinya akan memberikan kesempatan sama antara etnis Melayu dan warga minoritas India dan Cina dalam berusaha. Najib juga bakal menyeimbangkan antara pembangunan di wilayah Semenanjung dengan dua negara bagian Sabah dan Serawak di utara Pulau Kalimantan.
Namun banyak pihak meragukan kebijakan lebih adil dapat dilaksanakan. Apalagi kaum Melayu menjadi penyumbang suara terbesar dalam koalisi Barisan nasional melalui Partai UMNO (Organisasi Bangsa Melayu Bersatu).
Diskriminasi yang terjadi selama ini telah mengakibatkan popularitas rezim berkuasa merosot. Terbukti dengan perolehan suara hasil pemilihan umum Maret 2008. Mayoritas mutlak yang dipegang koalisi Barisan Nasional hilang setelah hanya meraup 140 dari 22 kursi di parlemen. Bahkan ssat ini, pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim berencana mengambil alih kekuasaan melalui mosi tidak percaya.
Dalam akun Twitter-nya, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menulis "Harapan yang menggunung". Setelah melalui jalan panjang, akhirnya koalisi oposisi dideklarasikan secara resmi dengan logo bertulisan "HARAPAN", yang huruf "A" keempat berupa anak panah Arjuna- tokoh dalam kisah epik Mahabarata. Dengan pilihan ini, metamorfosis Pakatan Rakyat, partai oposisi Malaysia, membayangkan pemilihan umum yang akan datang sebagai arena perang melawan Karna, yakni Barisan Nasional- partai berkuasa sekarang.
