TEMPO Interaktif, Bangkok -Dipimpin Weng Tojirakarn, lebih dari 1.000 pendemo berkaus merah menggelar konvoi kendaraan di jalan-jalan Kota Bangkok kemarin. Menumpang sepeda motor dan mobil, para pendukung dan simpatisan bekas Perdana Menteri Thailand terjungkal, Thaksin Shinawatra, itu membagi-bagikan lebih dari setengah juta stiker, yang berisi tuntutan kepada pemerintah untuk selekasnya membubarkan parlemen.
"Jika parlemen dibubarkan, massa kaus merah pun akan membubarkan diri," kata pemimpin masa berkaus merah, yang dikenal dengan nama Front Demokrasi Bersatu Menentang Kediktatoran (UDD), Jatuporn Prompan. "Saya jamin massa kaus merah akan segera menghentikan semua aktivitasnya." Tak hanya di jalanan, pendukung Thaksin juga bergerak di parlemen.
Gerakan menuntut pembubaran parlemen itu diprakarsai oleh partai oposisi, Puea Thai Party. Pemimpin partai itu, Yongyuth Wichaidit, mengatakan pihaknya mengusulkan agar parlemen dibubarkan guna mengakhiri konflik politik yang merangkak naik dewasa ini dengan damai. "Menggelar pemilu baru dan semua partai mesti menghormati apa pun keputusan rakyat, sehingga negeri ini bisa melangkah maju," kata Yongyuth.
Kepada wartawan, Yongyuth mengatakan akan melobi para petinggi partai-partai koalisi guna mencari solusi damai atas kisruh di negerinya. Ketua Partai Puea Thai Jenderal (Purn.) Chavalit Yongchaiyudh mengatakan, aksi-aksi UDD sudah berada di jalan yang benar dalam memperjuangkan demokrasi di Negeri Gajah itu. "Jika perdana menteri membubarkan parlemen, konflik sosial bisa diredam," katanya.
Namun, Deputi Perdana Menteri Suthep Thaugsuban menampik opsi itu. Bahkan ia menegaskan, koalisi akan tetap solid. "Rekan-rekan di koalisi akan tetap utuh dan bersatu demi melindungi demokrasi dan negara," katanya. Ketua Dewan Penasihat Partai Chartthai Pattana dan Deputi Perdana Menteri Sanan Kachornprasart menyatakan, partainya siap berunding dengan oposisi dan pimpinan demo.
"Tapi jangan berharap bahwa partai kami keluar dari koalisi," ujar Sanan, yang berpangkat mayor jenderal. "Saya berkeras bahwa kami mesti melanjutkan tugas kami bersama Demokrat--partai Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva." Perdana Menteri Abhisit mengatakan, pemerintah sudi berunding dengan kubu kaus merah. "Asalkan tak termasuk soal Thaksin," kata Sekretaris Perdana Menteri Korbsak Sabhavasu.
Adapun penasihat hukum Thaksin, Noppadon Pattama, membantah tudingan bahwa kliennya meminta bantuan adiknya, Payap Shinawatra, untuk menengahi krisis politik ini. "Khun Thaksin tak tahu apa-apa soal tawaran adiknya itu," kata Noppadon. "Beliau tak pernah menyuruh siapa pun mewakili dirinya." Lagi pula, kata bekas Menteri Luar Negeri itu, tuntutan pembubaran parlemen itu bukan atas kemauan Thaksin.
"Khun Thaksin tak terlibat, beliau paham sekali soal ini," katanya. Payap, pada Senin lalu, menawarkan diri menjadi penengah antara Abhisit dan kakak sulungnya, Thaksin. Katanya, Thaksin bersedia duduk berunding dengan syarat pemerintah menjamin tak akan menahan Thaksin dan membiarkan pendiri Shin Corporation itu melenggang bebas ke luar Thailand.
Pemerintah mengatakan, negosiasi masih memungkinkan asalkan tak berkaitan dengan Thaksin. Lantaran itu, Abhisit, selepas memimpin rapat kabinet, menyatakan kabinet menyetujui perpanjangan penerapan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri hingga 30 Maret. Rapat yang digelar di Departemen Kesehatan Masyarakat itu dikawal 2.800 tentara dan polisi.
BANGKOKPOST | THENATION | REUTERS | ANDREE PRIYANTO
"Jika parlemen dibubarkan, massa kaus merah pun akan membubarkan diri," kata pemimpin masa berkaus merah, yang dikenal dengan nama Front Demokrasi Bersatu Menentang Kediktatoran (UDD), Jatuporn Prompan. "Saya jamin massa kaus merah akan segera menghentikan semua aktivitasnya." Tak hanya di jalanan, pendukung Thaksin juga bergerak di parlemen.
Gerakan menuntut pembubaran parlemen itu diprakarsai oleh partai oposisi, Puea Thai Party. Pemimpin partai itu, Yongyuth Wichaidit, mengatakan pihaknya mengusulkan agar parlemen dibubarkan guna mengakhiri konflik politik yang merangkak naik dewasa ini dengan damai. "Menggelar pemilu baru dan semua partai mesti menghormati apa pun keputusan rakyat, sehingga negeri ini bisa melangkah maju," kata Yongyuth.
Kepada wartawan, Yongyuth mengatakan akan melobi para petinggi partai-partai koalisi guna mencari solusi damai atas kisruh di negerinya. Ketua Partai Puea Thai Jenderal (Purn.) Chavalit Yongchaiyudh mengatakan, aksi-aksi UDD sudah berada di jalan yang benar dalam memperjuangkan demokrasi di Negeri Gajah itu. "Jika perdana menteri membubarkan parlemen, konflik sosial bisa diredam," katanya.
Namun, Deputi Perdana Menteri Suthep Thaugsuban menampik opsi itu. Bahkan ia menegaskan, koalisi akan tetap solid. "Rekan-rekan di koalisi akan tetap utuh dan bersatu demi melindungi demokrasi dan negara," katanya. Ketua Dewan Penasihat Partai Chartthai Pattana dan Deputi Perdana Menteri Sanan Kachornprasart menyatakan, partainya siap berunding dengan oposisi dan pimpinan demo.
"Tapi jangan berharap bahwa partai kami keluar dari koalisi," ujar Sanan, yang berpangkat mayor jenderal. "Saya berkeras bahwa kami mesti melanjutkan tugas kami bersama Demokrat--partai Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva." Perdana Menteri Abhisit mengatakan, pemerintah sudi berunding dengan kubu kaus merah. "Asalkan tak termasuk soal Thaksin," kata Sekretaris Perdana Menteri Korbsak Sabhavasu.
Adapun penasihat hukum Thaksin, Noppadon Pattama, membantah tudingan bahwa kliennya meminta bantuan adiknya, Payap Shinawatra, untuk menengahi krisis politik ini. "Khun Thaksin tak tahu apa-apa soal tawaran adiknya itu," kata Noppadon. "Beliau tak pernah menyuruh siapa pun mewakili dirinya." Lagi pula, kata bekas Menteri Luar Negeri itu, tuntutan pembubaran parlemen itu bukan atas kemauan Thaksin.
"Khun Thaksin tak terlibat, beliau paham sekali soal ini," katanya. Payap, pada Senin lalu, menawarkan diri menjadi penengah antara Abhisit dan kakak sulungnya, Thaksin. Katanya, Thaksin bersedia duduk berunding dengan syarat pemerintah menjamin tak akan menahan Thaksin dan membiarkan pendiri Shin Corporation itu melenggang bebas ke luar Thailand.
Pemerintah mengatakan, negosiasi masih memungkinkan asalkan tak berkaitan dengan Thaksin. Lantaran itu, Abhisit, selepas memimpin rapat kabinet, menyatakan kabinet menyetujui perpanjangan penerapan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri hingga 30 Maret. Rapat yang digelar di Departemen Kesehatan Masyarakat itu dikawal 2.800 tentara dan polisi.
BANGKOKPOST | THENATION | REUTERS | ANDREE PRIYANTO
