TEMPO Interaktif, Pemerintah Israel bandel dan tak peduli tekanan internasional tetap memberikan lampu hijau kepada pengembang membangun 112 rumah baru di kawasan pendudukan di Tepi Barat, kendati sudah ada kesepakatan soal moratorium pembangunan.

Pemberian izin itu diumumkan beberapa jam sebelum Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba atau sehari setelah Palestina setuju melakukan pembicaraan tak langsung dengan Israel untuk menghentikan ancaman kekerasan di daerah pendudukan menuju proses perdamaian.

Menteri Lingkungan Hidup Israel Gilad Erdan mengatakan proyek pembangunan di Beitar Illit, tak jauh dari Bethlehem, merupakan sebuah pengecualian terhadap bagian ekspansi perumahan di daerah pendudukan yang diumumkan November tahun lalu.

"Usai perang tahun lalu, pemerintah memang mengumumkan membekukan konstruksi pembangunan namun keputusan ini adalah pengecualian demi menyelamatkan proyek pembangunan infrastruktur karena dibangun sebelum adanya kebijakan pembekuan," ujarnya. "Seperti dalam kasus di Beitar Illit ini," tambahnya kepada radio Angkatan Darat.

Kebijakan Israel melanjutkan pembangunan di daerah pendudukan merupakan batu sandungan terbesar bagi dialog proses perdamaian dengan Palestina yang sudah berjalan setahun dibawah koordinasi Amerika Serikat.

Sementara itu kelompok antipendudukan Israel "Kini Damai" mengecam proyek pembangunan tersebut, "Pembangunan tersebut mempeluas jarak dengan bangsa Palestina dan dua negara yang menawarkan solusi damai."

Proyek baru tersebut terjadi sehari setelah Palestina enggan melanjutkan negosiasi damai secara tak langsung dengan Israel selama empat bulan, seraya mengingatkan jangan harap proses perdamaian jika Israel terus memperluas pembangunan kawasan. Bangsa Palestina bersedia berunding jika Israel setuju membekukan secara permanen konstruksi pembangunan perumahan di daerah pendudukan di Tepi Barat, termasuk daerah yang dianeksasi Yerusalem Timur.

AL JAZEERA | CHOIRUL